STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras cukup dan produksi petani yang masih akan berlangsung hingga Maret 2020.  Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pangan khususnya beras memiliki stok yang cukup aman hingga akhir tahun. Adapun posisi ketersediaan saat ini mencapai 2,4 juta hingga 2,5 juta ton.

NERACA

"Itu menurut saya aman, sangat aman. karena Maret sudah produksi lagi kan. Kita ambil. Nah kalau itu bisa maksimal maka sampai 2020 kita tidak impor. Saya punya keyakinan itu," ujar Budi Waseso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurut dia, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendapat informasi fluktuasi cuaca. Dengan demikian, bisa ditangani hal-hal yang dapat mengganggu produksi beras. "Yang penting kita harus semaksimal mungkin dengan prediksi-prediksi cuaca. Kita ikuti BPS, kita ikuti ramalan cuaca, kebutuhan perkembangan masyarakat sendiri karena kita di Bulog kan sebagai buffer stock," ujarnya.

Dia menargetkan, Bulog mampu menyerap beras sebanyak 1,8 ton tahun ini. Sementara untuk tahun depan serapan akan meningkat sebesar 10% dari angka tersebut. "Tahun ini targetkan serapan 1,8 ton, tahun depan kita naikkan 10% di atas itu. Iya mungkin bisa juga di bawah kalau ternyata kebutuhan menurun stok kita banyak," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar memastikan stok beras aman meski musim kemarau panjang tengah melanda negeri ini. Dia menegaskan Indonesia tidak perlu membuka keran impor beras. "(Stok beras) Gak ada masalah lah. Pokoknya gak perlu kita impor ya. Beras gak ada masalah kita. Beras stok masih bagus masih 2.370.000 ton lebih," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Bachtiar, di Indonesia meski sedang terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan, namun di beberapa daerah lainnya tidak terjadi hal tersebut. Sehingga daerah yang tidak mengalami kekeringan masih bisa panen dan membantu pasokan beras.

"Ada daerah yang kena kekeringan ada daerah yang masih hujan. Nah, jadi masalah stok beras ini pengadaan sampai hari ini rata - rata masih 4.000 ton. Terus operasi pasar cuma 3.000 ton gak nyampe. Artinya antara in sama out masih banyak in nya," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, langkah Bulog dalam mengantisipasi kekeringan dari segi pengadaan sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Di warehouse - warehouse gudang kita semuanya stok tuh sudah teralokasi dan siap untuk menghadapi itu (kemarau panjang) semua," ujarnya.

Selain itu, dia optimis menjelang akhir tahun ini di Pulau Jawa sudah mulai bersiap musim penghujan. Tepatnya bulan November atau Desember ini. Asumsinya, jika hujan turun di bulan-bulan tersebut maka panen raya diprediksi akan jatuh pada bulan April di tahun mendatang.

Stok beras yang ada saat ini, masih akan terus bertambah hingga akhir tahun dan dipastikan akan mencukupi hingga panen raya tahun depan. Stok tersebut untuk memenuhi permintaan komersil maupun ketersediaan pasokan stabilisasi harga (KPSH). Sehingga harga beras di pasaran pun akan selalu stabil.

Dalam rapat koordinasi tentang kondisi pangan terkini bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin, selain Dirut Bulog juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurut Amran, kondisi pangan khususnya beras memiliki stok yang cukup aman hingga akhir tahun. Adapun posisi ketersediaan saat ini mencapai 2,4 juta hingga 2,5 juta ton. "Tadi rakor untuk melihat kesediaan pangan kita, kami laporkan, alhamdulillah semua posisi aman, terutama beras, stoknya cukup, lebih dari cukup," ujarnya.

Amran mengatakan, saat ini pihaknya juga meminta Bulog untuk menyewa gudang karena produksi petani hingga akhir tahun masih besar. Beberapa kota yang masih panen adalah Papua, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Dia menambahkan, memasuki musim kemarau yang cukup panjang produksi beras masih baik. Sebab, dalam empat tahun belakangan pemerintah sudah membangun infrastruktur untuk produksi beras. "Produksi (beras) kita bagus karena infrastruktur, seperti arahan Bapak Presiden itu baik. Kalau pun kering, produksi tetap baik, aman," ujarnya.

Program BPNT

Selain itu, Dirut Bulog menyebut ada sejumlah oknum yang tidak senang bila instansi pelat merah itu memasok beras untuk rakyat miskin melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, kehadiran Bulog dianggap menggerus keuntungan para oknum tersebut.

Buwas, panggilan akrab Budi Waseso, memberi sinyal oknum yang tidak senang itu merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang sebelumnya menjadi pemasok beras untuk program BPNT. Namun, keputusan Kementerian Sosial yang menunjuk Bulog sebagai pemasok beras BPNT membuat porsi distribusi beras dari perusahaan swasta ke BPNT berkurang.

"Di lapangan ada yang tidak ikhlas karena dia tidak nyaman dengan keuntungan pribadinya, begitu Bulog masuk, tidak nyaman. Kami bukti negara hadir," ujar Buwas seperti dikutip cnnindonesia.com.

Bukan hanya tidak senang, bahkan, menurutnya, oknum tersebut kerap melakukan kejahatan guna menjegal peran Bulog dalam distribusi beras untuk BPNT. Caranya, oknum tersebut menyebarkan isu kualitas beras Bulog tidak bagus hingga tidak layak untuk program BPNT.

Tidak hanya itu, menurut dia, ada oknum yang pada akhirnya sengaja memberikan uang senilai Rp110 ribu kepada penerima BPNT. Padahal, seharusnya mereka menerima dalam bentuk beras, bukan uang.

Kemudian, ada pula oknum yang sengaja menyalurkan beras kualitas medium tetapi meminta harga pengadaan kualitas premium kepada pemerintah. "Oknum bilang Bulog ayam sayur karena kepentingan yang selama ini sudah nyaman, terganggu. Padahal, saya tidak ada kepentingan, kecuali program pemerintah. Saya ini mantan polisi, jadi jangan dipakai main-main. Saya akan buktikan kejahatan-kejahatan selama ini untuk program BPNT," ujarnya.

Sementara dari sisi distribusi, Buwas mencatat aliran beras Bulog ke program BPNT sudah mencapai 300 ribu ton per pertengahan September 2019. Targetnya, penyaluran beras Bulog mencapai 700 ribu ton pada paruh kedua 2019. Adapun target penyaluran sepanjang tahun mencapai 1,5 juta ton.

Sebelumnya, Mensos Agus Gumiwang belum lama menunjuk Bulog sebagai pengelola berbagai pemasok bahan pokok (manager supplier) yang dibutuhkan dalam program BPNT. Status itu membuat Bulog berwenang untuk mengatur sendiri porsi penyaluran beras untuk program BPNT.

Nantinya, porsi penyaluran akan diatur berdasarkan kecukupan pasokan yang dimiliki perusahaan negara itu. Jika Bulog sanggup memenuhi seluruh kebutuhan beras BPNT, Bulog boleh mengisi 100% porsi penyaluran beras. Bila tidak sanggup, Bulog harus mengisi kekurangannya melalui kerja sama dengan pihak swasta dan perusahaan lokal. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…