Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil

Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil

NERACA

Yogyakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila harus disertai dengan upaya menciptakan kemakmuran bangsa yang adil, sehingga persatuan bangsa dapat terwujud dengan baik.

"Ingat, bedakan antara fondasi dan tujuan, di tengahnya ada kebijakan, program dan usaha untuk mencapai kemakmuran yang adil. Mau hapal Pancasila, tapi tanpa kemakmuran yang adil, bisa pecah bangsa ini," kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat memberikan pidato kunci pada Kongres Pancasila XI di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (15/8).

Wapres mengatakan selama Indonesia merdeka 74 tahun, sedikitnya 15 konflik besar dengan korban lebih dari 1.000 orang telah terjadi di sejumlah daerah. Sebagian besar konflik tersebut disebabkan oleh ketidakadilan dalam kesejahteraan masyarakat di daerah.

Konflik di Aceh dan Poso, menurut JK, disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat lokal yang menyebabkan perekonomian mereka tidak sejahtera."Aceh merasa kaya dengan gas dan minyak, tapi warga Aceh tidak menikmati hasil kekayaan itu. Konflik Poso juga disebabkan karena orang lokal merasakan adanya ketidakadilan politik, sehingga muncul perlawanan dari pejuang setempat," kata Wapres JK.

"Jadi mau hapal berapa kali pun Pancasila, tapi kalau kemiskinan banyak, (kesenjangan) ekonomi banyak, ini bisa berontak orang," kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai dasar hidup bernegara, dan bukan dijadikan alat untuk mencapai tujuan bangsa."Jadi bagaimana tujuan ini kita capai dengan program, tapi mempunyai dasar bertindak. Jangan Pancasila ini dipakai sebagai alat mencapai tujuan, dia dasar," kata JK.

Kemudian Wapres mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan dan akademisi bahwa Pancasila jangan dijadikan sebagai bahan ajaran secara mendalam tanpa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Pemaparan nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan dengan mudah sehingga masyarakat dapat memahami sila per sila dalam ideologi tersebut.

“Jangan Pancasila ini dipersulit, jangan hanya menjadi tema seminar sajalah, jangan menjadi bahan indoktrinasi," kata Wapres JK.

Lebih lanjut JK mengatakan, "Namanya filosofi, itu masuk ke dalam jiwa. Namanya juga dahulu penghayatan, ya, hayati dengan mudah. Bagaimana kita bisa menghayati kalau dipersulit?” Menurut Wapres, makin sederhana Pancasila dibahas, makin masyarakat dapat dengan mudah memahami makna ideologi tersebut.

"Jadi, makin sederhana pembahasan Pancasila, makin orang bisa paham. Makin orang bisa paham, tentu makin bisa dihayati. Makin sulit dan dipersulit, tentu makin sulit dipahami. Kalau tidak dipahami, bagaimana bisa dihayati?” kata Wapres.

Oleh karena itu, UGM sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan Kongres Pancasila setiap tahun diharapkan dapat membawa pembahasan tersebut dengan tidak terlalu teoretis dan kaku. Pancasila seharusnya dapat menjadi ideologi yang akrab dengan masyarakat Indonesia.

“Semoga pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang sederhana, yang mudah dipahami dan dihayati serta mudah diukur. Karena kalau falsafah susah diukur, dia sudah jadi falsafah difalsafahkan lagi,” ujar Wapres. Ant

BERITA TERKAIT

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air   NERACA Palu - Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengemukakan,…

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019   NERACA Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro…

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…