Menkeu Bentuk Tim Pengawas Penerimaan K/L

NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan membentuk unit khusus untuk mengawasi penerimaan di masing-masing kementerian/lembaga. "Kita mau menyakini bahwa mereka punya unit yang mengawasi karena potensinya (penerimaan) besar sekali yang selama ini tidak terawasi dengan cukup," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu.

Mantan Dirut Bank Mandiri menambahkan kerjasama kementerian keuangan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan masing-masing kementerian lembaga. Nantinya unit ini melekat di masing-masing kementerian/lembaga. "Jadinya satu unit gitu lho tentang eselonnya masih belum dibicarakan," tambahnya

Menurut Agus, sampai sejauh ini, potensi penerimaan bukan pajak yang dapat dikalkulasikan adalah penerimaan dari bidang minyak sebesar Rp50 triliun. Hal ini karena dinaikannya asumsi harga minyak indonesia (ICP) dari 90 dolar AS per barel dalam APBN 2012 menjadi 105 dolar per barel dalam APBN Perubahan 2012.

Ditempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tetap memiliki kepercayaan diri bahwa perekonomian tetap terjaga dengan baik meski bahan bakar bersubsidi tidak naik. "Kita 'confident' (percaya diri) bahwa pembangunan kita bisa kita capai, inflasi bisa kita jaga dan APBN kita akan sehat," ujarnya

Hatta menambahkan pemerintah menilai APBN P 2012 yang berhasil diputuskan DPR menjadi salah satu upaya penting dalam mengamankan perekonomian agar tetap terjaga meskipun BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Diantaranya, APBN P dinilai sebagai salah satu kartu pengamanan apabila terjadi guncangan ekonomi global. "Apakah karena itu akibat kenaikan BBM (bahan bakar minyak) atau lainnya," katanya.

Selain itu, dengan APBN Perubahan tersebut, pemerintah memiliki bantalan program yang dapat segera dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. "Pemerintah bisa menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal dengan kita mengelola subsidi menjaga program-program tepat sasaran dan juga menjaga agar defisit kita tetap di bawah tiga persen sebagaimana diwajibkan oleh UU," katanya.

Menurut Hatta, dengan APBN Perubahan tersebut, maka subsidi untuk listrik sudah cukup memadai sehingga PLN dapat melakukan ekspansi dua juta pelanggan baru. "APBN P juga memiliki signal yang kuat untuk menjaga fiskalnya sehingga tidak perlu menambah utang baru," jelasnya

Namun demikian, ia menambahkan, untuk mendukung perekonomian agar tetap terjaga dengan baik, dibutuhkan beberapa kebijakan tambahan. Diantaranya penghematan energi seperti bahan bakar minyak, air maupun listrik. Penghematan anggaran kementerian/lembaga serta peningkatan penerimaan negara dengan menggenjot potensi pendapatan bukan pajak.

Dikatakan Hatta, pemerintah mampu mendorong pertmbuhan ekonomi minimal 6,5%. "Dan kita dengan APBN Perubahan ini tetap akan mendorong pertumbuhan kita, minimal pada angka 6,5% tersebut dengan menjalankan program-program stimulus kita," katanya. **bari/cahyo

Related posts