Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

Oleh: Pril Huseno

Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan ternyata sebagian besar lebih memilih berinvestasi di negara-negara ASEAN lain ketimbang Indonesia, membuka selubung gelap betapa ruwetnya upaya membangun iklim investasi yang menarik.

Karut marut perizinan dan birokrasi yang tidak kondusif terhadap investor dalam dan luar negeri, memang ditengarai menjadi biang keladi dari lambannya pertumbuhan investasi (FDI). Hengkangnya sebagian industri asing di dalam negeri dan memilih berinvestasi di Vietnam, Kamboja, Malaysia dan bahkan Myanmar pada beberapa tahun belakangan, menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan terkait kemudahan peizinan dan birokrasi masih menemui banyak sekali kendala.

Salah satu kendala yang cukup mengganggu adalah seperti yang ditemukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menengarai bahwa persoalan perizinan masih menjadi beban utama dunia usaha di Indonesia.

Betapa tidak, meski telah menerapkan OSS (Online Single Submission) sejak setahun lalu, masalah kemudahan perizinan tetap menjadi batu sandungan yang mengganggu investasi. Bukti investor China yang lebih memilih Negara-negara lain di ASEAN adalah salah satu petunjuk.

Jadi, sia-siakah upaya yang dilakukan selama ini? Padahal, sudah ada 16 paket deregulasi yang diluncurkan, juga, tim buser birokrasi yang pernah menangkap tangan beberapa pelanggaran suap di berbagai instansi. Apa sebetulnya yang masih menjadi missing link dari upaya meningkatkan performa iklim investasi di dalam negeri? Sementara teknologi tinggi sudah digunakan dalam program OSS?

Upaya terobosan cantik dengan penerapan OSS, semestinya bisa memangkas beberapa prosedur birokrasi yang tidak efisien baik di pusat maupun daerah. sebagaimana diketahui selama ini, salah satu penghambat dari kelancaran investor yang hendak berusaha di daerah adalah lambannya birokrasi daerah dalam melayani segala kebutuhan investor. Baik dalam penyediaan lahan maupun kelancaran administrasi dan waktu yang efisien.

Malangnya, di Indonesia untuk satu contoh mengurus izin membangun pabrik saja, diketahui bisa membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. Sementara di negara lain hanya membutuhkan enam sampai delapan minggu saja.

Jadi, apakah menelusuri kasus buruknya pelayanan terhadap investor baru harus dimulai dari membedah satu per satu kualitas pelayanan birokrasi daerah? jangan-jangan, SDM daerah belum cukup paham dengan OSS, atau justru prosedur OSS pusat, bertabrakan dengan prosedur PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari masing-masing daerah? Sehingga semuanya serba tidak “nge-link”?

Sebab, beberapa daerah memang mempunyai sistem tersendiri seperti kota Surabaya yang mempunyai SSW (Surabaya Single Window) dan DKI Jakarta yang mempunyai JakEVO. Agaknya, masih perlu beberapa tahapan lagi dalam penyempurnaan iklim investasi yang berkaitan dengan penerapan sistem berteknologi tinggi, dengan konsolidasi serius dan terkontrol penuh antara Pusat-Daerah.

Jangan sampai, idiom buruk yang dikenal masyarakat tentang birokrasi di Indonesia :“Kalau masih bisa dibuat susah, buat apa dibikin mudah?” menjadi terbukti, terkait dengan pungli atau suap yang masih mewabah. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Memberdayakan Kelas Menengah di Indonesia

  Oleh : Erlangga Pratama, Manajer Riset dan Perekrutan Polkasi Pemerintah menilai, kesejahteraan masyarakat kelas menengah dapat ditingkatkan dengan menciptakan…

Omnibus Law Perpajakan Memicu Gairah Investasi Dunia Usaha

  Oleh : Joko Sapto Yudho, Pemerhati Kebijakan Publik   Draf Omnibus Law Perpajakan diklaim telah masuk DPR-RI. Hal ini…

Akurasi Tentukan Efektivitas dan Efisiensi Program Pengentasan Kemiskinan

  Oleh: Dwika Darinda, Staf di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Di tengah hiruk pikuk politik yang terjadi di…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Omnibus Law Cipta Kerja Meningkatkan Kesempatan Kerja

  Oleh : Zainuddin, Pengamat Sosial Ekonomi   Langkah besar pemerintah untuk menerapkan skema Omnibus Law diklaim akan menguntungkan pekerja.…

Mengurangi Defisit Perdagangan

  Oleh : Mubdi Tio Thareq, Pemerhati Masalah Ekonomi   Indonesia masih mencatatkan defisit perdagangan dari Tiongkok sebesar US$ 9,6…

Kemiskinan : Data & Angka

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo BPS Jawa Tengah menyebut jumlah kemiskinan di Jawa…