Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan - DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut Jokowi, tekanan eksternal, terutama perang dagang, telah meningkatkan ancaman resesi. "Perang dagang masih terus berjalan, masih menghantui kita. Tekanan eksternal, berupa kemungkinan potensi resesi pada 1-1,5 tahun yang akan datang sudah mulai dikalkulasi, mulai dihitung oleh para pakar," ujarnya saat pembukaan Munas XVI Hipmi di Jakarta, Senin (16/9).

NERACA

Presiden mengakui situasi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Bahkan, beberapa negara di dunia sudah memasuki proses resesi ekonomi. Karena itu, Jokowi mengajak Indonesia untuk mempersiapkan diri agar tidak terkena dampak. Sebaliknya, ia mengajak Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Apalagi, Indonesia diuntungkan dengan terjadinya revolusi konsumen. Berdasarkan catatan yang ada saat ini, sebanyak 141 juta penduduk naik kelas pada 2020 mendatang. "Hati-hati. Ada 141 juta penduduk yang naik kelas. Naik kelas menjadi middle class (kelas menengah) dan a fluent consumer (kelas atas). Hati-hati. Dibandingkan 5 tahun lalu yang jumlahnya hanya 70 jutaan, terjadi peningkatan lebih dari 100%. Ini besar sekali. Ini bukti ada revolusi konsumen di Indonesia," ujar Jokowi seperti dikutip cnnindonesia.com.

Revolusi konsumen ini menjadi faktor menguntungkan karena akan menarik investasi dari luar ke dalam negeri. "Revolusi konsumen akan membuat kita semakin menarik. Hati-hati. Jangan sampai ada yang mengambil manfaat justru dari negara lain, dari asing. Hati-hati ini," tegas Presiden.

Namun begitu, Jokowi optimistis magnet konsumen Indonesia akan semakin kuat. "Saya titip, jangan sampai opportunity (peluang) yang ada digunakan oleh merek-merek asing, digunakan negara luar. Sehingga, mereka berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini," ujarnya.

Ekonomi China memang terlihat semakin melambat akibat perang dagang yang belum selesai dengan Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut terlihat dari sejumlah data yang baru saja dipublikasikan oleh Negeri Tirai Bambu awal pekan ini.

Mengutip AFP, output industri tercatat naik sebesar 4,4% sepanjang Agustus 2019. Meskipun masih naik, angka pertumbuhan itu ternyata buruk. Pasalnya, pertumbuhan tersebut merupakan yang terburuk dalam 17 tahun terakhir dan turun dibandingkan Juli 2019 yang sebesar 4,8%.

Bahkan, dalam survei yang dilakukan oleh Bloomberg kepada sejumlah analis, realisasi output industri China juga jauh dari perkiraan analis yang mencapai 5,2%. "Kami sadar bahwa ketidakstabilan dan ketidakpastian internasional meningkat secara signifikan dan bahwa di dalam negeri masalah struktural ekonomi masih menonjol, serta tekanan ekonomi meningkat," ujar Juru Bicara Biro Statistik Nasional Fu Linghui, kemarin.

Selain output industri, penjualan ritel juga melambat hanya 7,5%. Angkanya lebih rendah 0,1% dibandingkan dengan posisi Juli 2019 yang sebesar 7,6%. Sementara, investasi aset tetap (fixed-asset) tercatat meningkat 5,5%. Pertumbuhannya melambat 0,2% dari bulan sebelumnya. Perlambatan juga terjadi pada investasi di sektor perumahan.

Data-data ini terbilang lebih rendah dari prediksi analis. Sebelumnya penjualan ritel diramalkan naik 7,9% dan investasi 5,7%. Kondisi ekonomi China memang sudah melambat sejak awal tahun ini. Pada kuartal II-2019, pertumbuhan ekonomi negara itu tercatat hanya 6,2% atau terendah sejak 27 tahun terakhir. "Sangat sulit bagi China untuk mempertahankan pertumbuhan 6% atau lebih," tutur Perdana Menteri China Li Keqiang dalam sebuah wawancara dengan media Rusia.

Tidak hanya itu. Bank Rakyat China pun berencana memangkas jumlah pinjaman tunai yang akan dikucurkan untuk disimpan sebagai cadangan. Hal ini dilakukan di tengah perlambatan ekonomi China.

Pintu Impor Terbuka

Pada bagian lain, Presiden mengisyaratkan menyesal sempat membiarkan pintu impor terbuka lebar. Akibatnya, kinerja industri tekstil di dalam negeri sempat lesu, bahkan ekspornya pun melemah di tengah tekanan perlambatan ekonomi global.

Jokowi menyampaikan hal itu saat menerima pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan catatan Jokowi, pertumbuhan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) turun 0,6% pada kuartal II-2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan itu sejalan dengan minimnya pangsa pasar Indonesia di kancah internasional, yaitu 1,6% dari total perdagangan tekstil dunia.

Sementara, pangsa pasar negara-negara tetangga, seperti Vietnam masih sekitar 4,59% dan Bangladesh 4,72% dari total perdagangan internasional. Sedangkan dominasi pangsa pasar masih dikuasai oleh China mencapai 31,8%.

“Ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi lokal, fasilitas dan kebijakan dagang berpihak pada impor, dan kurangnya perencanaan jangka panjang, yang berdampak pada minimnya investasi," ungkap Jokowi.

Padahal, pemerintah ingin agar industri tekstil dan produk tekstil bisa menjadi salah satu andalan ekspor Tanah Air. Sebab, menurut dia, meski penuh tantangan, namun industri tekstil mampu menjadi motor yang mendongkrak kinerja ekspor nasional.

"Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) bisa menjadi tantangan, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor, termasuk di produk tekstil, serta sintesis, dan benang filamen," ujarnya.

Ini tercermin dari pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil nasional yang sebenarnya masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20,71% pada kuartal II-2019. Pertumbuhan industri ini setidaknya menjadi satu dari lima besar sektor industri yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) periode yang sama, yakni 1,3%.

Untuk itu, Jokowi ingin mendengar langsung berbagai masukan dari para perwakilan asosiasi industri tekstil dan produk tekstil terkait hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk memacu pertumbuhan industri. Begitu pula dengan kinerja ekspor di pasar internasional.

"Tapi jangan banyak-banyak, paling tiga pokok saja, nanti kami rumuskan, kami putuskan, kemudian pemerintah akan lakukan kebijakannya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi Bapak, Ibu, semuanya," ujarnya.

Presiden mengingatkan, bahwa pemerintah akan senantiasa mencari sumber peningkatan ekspor bagi perdagangan Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Khususnya di tengah besarnya tekanan perlambatan ekonomi dan resesi. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENTERI SUSI: RANTAI DISTRIBUSI MASIH MENJADI TANTANGAN - Tol Laut Dinilai Belum Efektif Pengaruhi Sembako

Jakarta-Keberadaan tol laut dinilai belum efektif mempengaruhi harga sembako dan distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Meski demikian, Menteri…

BANK DUNIA DUGA KRISIS FINANSIAL MULAI 2020 - Menkominfo: Tingkat Kesuksesan Startup Rendah

Jakarta-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, tingkat kesuksesan mendirikan startup (success rate startup) yang terjadi di berbagai belahan dunia.…

JK Akui Pertumbuhan Ekonomi Jadi PR Besar Pemerintah

NERACA Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintahan baru karena target 7…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut Akibat Dominasi BUMN Karya

NERACA Jakarta-Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ribuan kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang…

UPAYA CEGAH KEBOCORAN IMPOR TEKSTIL - Pemerintah Siap Merevisi Permendag No. 64/2017

Jakarta-Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64/2017 tentang ketentuan…

MENTERI SUSI: RANTAI DISTRIBUSI MASIH MENJADI TANTANGAN - Tol Laut Dinilai Belum Efektif Pengaruhi Sembako

Jakarta-Keberadaan tol laut dinilai belum efektif mempengaruhi harga sembako dan distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Meski demikian, Menteri…