Pengusaha Muda Jangan Bergantung Proyek Pemerintah - Dituntut Inovasi dan Bersaing Global

NERACA

Jakarta – Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat diperlukan khususnya para pengusaha muda. Hanya saja, peran strategis pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tidak harus bergantung pada proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Daerah.”Pengusaha muda kita jangan hanya jadi pengusaha yang tergantung pada APBN. Proyek APBN maupun proyek APBD," kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (16/9).

Meskipun demikian, keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek nasional dan daerah memang diperlukan. Hanya saja banyak bidang-bidang lain yang juga harus digarap oleh para pengusaha. "Bidang-bidang yang di luar itu juga perlu dimasuki agar tidak dimasuki pengusaha-pengusaha dari luar yang masuk ke Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi berpesan, pengusaha muda Indonesia harus menjadi pengusaha pembelajar yang selalu berinovasi. Selain itu, lanjutnya, pengusaha juga harus haus teknologi serta berdaya saing global. Jokowi melihat para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI memiliki peluang besar untuk masuk ke berbagai sektor. Dirinya berharap HIPMI menjadi himpunan para inovator, himpunan para pengusaha muda kelas dunia, dan himpunan para pemenang kompetisi global.

Disampaikannya pula, Indonesia membutuhkan konglomerat-konglomerat baru dan peluang itu sangat besar sekali ada. Presiden Jokowi menyatakan dirinya pernah meminta 20 nama kepada Hipmi dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang diusulkan menjadi konglomerat baru di Indonesia. Namun, sampai saat ini, Jokowi mengaku belum mendapatkan 20 nama itu.

Di samping itu, Jokowi menyatakan pemerintah akan terus memperkokoh kelembagaan dalam hal kabinet yang mengurus investasi dan yang mampu membujuk investor untuk menciptakan berbagai macam spill over atau efek ke aspek ekonomi lainnya. Jokowi mengaku tidak ingin investasi global hanya mengeksploitasi bangsa Indonesia.

Investasi global yang masuk ke Indonesia, menurut Jokowi, tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja. Investasi, sambungnya, harus menciptakan lebih banyak spill over."Sekali lagi kata kuncinya adalah spill over. Inevstasi harus lebih banyak membuat pengusaha-pengusaha muda bisa menguasai berbagai bisnis, supply chain yang baru yang memiliki teknologi yang lebih tinggi, yang bergerak di berbagai bidang. Seperti periklanan, perhotelan, konstruksi, distribusi, e-commerce dan masih banyak lagi," kata Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, akan terus bekerja keras untuk mengyingkirkan hambatan-hambatan investasi. Langkah itu, menurutnya, akan dilakukan supaya bersamaan dengan terjadinya revolusi konsumen pada 2020 sehingga Indonesia memiliki magnet investasi. Revolusi konsumen, ujar Jokowi, akan membuat Indonesia semakin menarik dan atraktif bagi investor global. Jokowi berharap pihak yang mengambil manfaat dari revolusi konsumen itu adalah bukan pengusaha dalam negeri, bukan pihak dari negara lain.

Sementara Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia mengeluhkan saat ini ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh sekelompok orang yang sama.”Konglomeratnya masih itu-itu saja. Teman-teman yang muda ini juga ingin naik kelas," katanya.

Bahlil mengatakan pengusaha muda sulit menjadi konglomerat bila tak dibantu pemerintah. Apalagi dapat dipastikan, tidak ada konglomerat yang hebat tanpa intervensi pemerintah. Oleh karena itu, lanjutnya, HIPMI meminta sosok menteri kedepan yang kebijakannya yang pro kepada para pengusaha dan juga pro pemerintah.

Bahlil menilai, kebijakan pemerintahan yang baru ini kedepannya jangan hanya pro kepada para pengusaha besar atau konglomerat. Namun juga harus memperhatikan pengusaha muda Indonesia. “Kami memohon teman muda ingin naik kelas. Tidak maksud konglomerat memusuhi,” tuturnya.

Bahlil mengungkapkan, pengusaha muda sangat butuh bimbingan dan arahan dari pemerintah untuk bisa berkembang. Tanpa sentuhan pemerintah kepada para pengusaha muda, maka pengusaha tidak akan bisa menjadi konglomerat. “Tidak ada konglomerat yang jadi karena campur tangan pemerintah. Kami menyampaikan, kita punya sumber daya alam yang banyak, punya perikanan yang luas,” ujarnya. bani

BERITA TERKAIT

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…