Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

NERACA

Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Papua Barat dinilai masih cukup rendah.

Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Wilayah Papua dan Papua Barat, Maruli Tua di Manokwari, Kamis (1/8), mengungkapkan realisasi tindak lanjut atas rencana aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemprov Papua Barat saat ini baru mencapai 16 persen.

"Mohon maaf pak Gubernur, yang kami sampaikan sederhana, apakah kita serius untuk mencegah korupsi di sini,’’ ujar Maruli Tua pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Manokwari, dikutip dari Antara, kemarin.

Tindaklanjut yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini pun masih jauh dari harapan. Bahkan tidak sedikit daerah yang belum sama sekali melakukan. Tindak lanjut yang dilakukan Pemkab Manokwari baru mencapai 16 persen, Teluk Bintuni 20 persen, Teluk Wondama 10 persen dan Pegunungan Arfak 1 persen.

"Masih banyak daerah yang realisasinya kosong momplong. Di Kabupaten Nduga justru lebih bagus, meskipun di sana juga masih banyak mengalami keterbatasan," kata Maruli lagi.

Dalam pencegahan ini, lanjut Maruli Tua, KPK berupaya membantu pemerintah daerah membangun sistem yang tepat dalam menjalankan pemerintahan. Memberantas korupsi penuh tantangan sehingga dibutuhkan kemauan, terobosan besar serta komitmen dari kepala daerah dan jajaran.

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, para sekda di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

Sebelum ke Manokwari, tim Deputi Bidang Pencegahan KPK telah melakukan pertemuan serupa di wilayah Sorong Raya, meliputi Kota Sorong, Kab Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan dan Tambrauw.

Temuan-temuan KPK di setiap daerah di Papua Barat, lanjut Maruli Tua, rata-rata sama yakni menyangkut pengelolaan kas daerah, aset, hibah dan bantuan sosial.‘’Jadi Pak Gubernur, memang perlu ada perubahan radikal dari cara kita berbenah. Kalau masih seperti sekarang, di akhir tahun kita mungkin melihat tidak ada yang berubah,’’ tutur dia.

Tahun ini KPK fokus pada perbaikan pengelolan aset daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan sumber daya alam. KPK menemukan, PAD yang seharusnya masuk ke kas daerah tak diketahui.‘’Pendapatan daerah yang harusnya masuk ke kas daerah itu tidak tahu masuk kemana. Kita mau berkomitmen yang seperti apa kalau masih seperti ini,’’ ujar dia.

Maruli mengatakan, saat di Sorong, pihaknya mengevaluasi secara total PAD Kota Sorong. Seperti halnya pajak perhotelan di Kota Sorong, dia pun melihat pendapatan pajak hotel di Manokwari kurang wajar."Tidak mungkin hanya Rp5-6 miliar per tahun, karena ada beberapa hotel besar di Manokwari, seperti Swiss-belhotel, Aston Niu dan lainnya," sebut dia.

Ia mengingatkan bahwa, penggelapan pajak daerah masuk dalam ranah pidana. Pemerintah daerah diminta serius memungut pajak hotel, restoran, rumah makan sehingga meningkatkan PAD.‘’Kalau PAD rendah maka dapat dipertanyakan,kemana uang-uang itu? Seharusnya Kota Sorong, Manokwari dan juga Bintuni pendapatan dari pajak hotel bisa lebih besar,’’ sebut dia lagi. Ant

BERITA TERKAIT

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator   NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan…

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012  NERACA Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan…

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT  NERACA Padang - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan 25 buku bertema hukum…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…