BPK Nilai Bisa Hemat Rp 18,75 Triliun - Konversi BBM ke BBG

NERACA

Jakarta – Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) diperkirakan akan menghemat anggaran negara sebesar Rp18,75 triliun. "Baik mobil dinas maupun angkutan semuanya mengkonsumsi hampir 15% lebih BBM dari kesuruhan kuota BBM subsidi. Oleh karena itulah, kita mengusulkan agar mobil-mobil tersebut menggunakan BBG saja agar penggunaan BBM subsidi bisa dihemat," katanya anggota BPK, Ali Masykur Musa di kantor BPK, Jakarta. Rabu (04/04)

Menurut Ali, program konversi BBM ke BBG yang didorong oleh lembaganya bukan tidak ada alasan, berdasarkan hitungan pemerintah program konversi tersebut akan menghemat anggaran negara sebesar Rp18,75 triliun pertahun. Tapi dengan catatan bahwa semua penyediaan infrastrktur konverter kit ditanggung oleh pemerintah. "Mengurangi 15% penggunaan BBM subsidi dan penghematan sebesar Rp18,75 triliun itu penghematan yang sangat bagus. Jadi program konversi ini harus segera dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Lebih jauh Ali menjelaskan, untuk mencegah jebolnya kuota BBM subsidi dalam APBN, serta untuk menghemat biaya subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan agar seluruh mobil dinas pegawai negeri sipil (PNS), angkutan umum serta barang menggunakan gas sebagai bahan bakarnya.

Ali menegaskam bahwa pengalihan penggunaan BBM subsidi ke gas akan membuat angkutan umum lebih murah karena harga gas lebih murah. "Ini akan membuat pengguna sepeda motor beralih ke angkutan umum, sebab transportasi umum lebih murah," ungkapnya

Namun demikian, Ali menghimbau kepada pemerintah agar mengurangi keputusan kontraproduktif seperti rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal itu mengingat kenaikan harga BBM kaitannya erat dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok lainnya."Pemerintah harus berhati-hati terkait dengan kebijakan energi, sebab energi menyangkut langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak pada melambungnya harga-harga lainnya," paparnya

Selain karena aspek kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, menurut Ali, aspek sosial politik juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu mengingat banyak korban berjatuhan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil. "Tidak hanya dari aspek harga saja, tapi juga aspek sosial politik, sebab dalam demonstrasi kemarin saya lihat banyak korban berjatuhan baik dari mahasiswa, jurnalis dan juga buruh. Makanya sebelum mengambil keputusan kebijakan itu harus dilihat dari segala aspek," ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah batal menaikan harga BBM subsidi yang sudah direncanakan akan dilakukan pada 1 April kemarin. Harga BBM subsidi saat ini dijual sebesar Rp 4.500 per liter. Namun, dalam pasal 7 ayat 6a pemerintah bisa saja menaikan harga BBM subsidi jika harga minyak dunia sudah melebihi 15% dari patokan harga ICP dalam APBN-P US$105 perbarel. **mohar

Related posts