Kinerja Industri Petrokimia Diyakini Bangkit Lagi

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian optimistis pada pengembangan TubanPetro yang akan berkontribusi besar dalam membangkitkan kembali pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia. Langkah strategis ini juga dinilai mampu menjadi solusi untuk substitusi impor bahan baku industri petrokimia.

“Maka itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di perusahaan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, disalin dari siaran resmi. Pengembangan TubanPetro pun akan membuat pasokan petrokimia bagi sektor industri lebih terjamin.

Oleh karenanya, proses konversi utang Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi tersebut bisa menjadi titik tolak pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.

“Kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp3,3 triliun melalui konversi, sudah tepat. Hal ini akan memberi ruang kepada TubanPetro untuk mengembangkan bisnisnya lagi,” ujar Sigit.

Kebijakan konversi tersebut telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70 persen di TubanPetro. Pascakonversi, pemerintah akan memiliki 95,9 persen saham di TubanPetro.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Fridy Juwono mengatakan, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung semua pihak. “Kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Langkah pengembangan dilakukan dengan membuat masterplan integrated petrochemical cluster. Dalam masterplan tersebut, direncanakan TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic center dan olefin center.

Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia. “Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa,” ungkap Fridy.

Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto menyampaikan, perusahaan sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut melalui upaya revitalisasi yang diinisiasi pemerintah. Pasalnya, tiga anak usahanya, yakni PT TPPI, PT Petro Oxo Nusantara, dan Polytama Propindo, sudah beroperasi dengan baik dan stabil dengan pangsa pasar yang sudah cukup besar.

“Dari ketiga perusahaan tersebut, kami sudah lakukan perbaikan. Sehingga kalau hari ini, pemerintah melakukan pengambilalihan grup ini pun sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut guna menjawab kebutuhan,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, penambahan saham pemerintah dari 70 persen menjadi 95,9 persen di TubanPetro semakin cepat selesai maka lebih baik. Menurutnya, industri petrokimia merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi negara, setelah industri logam dan industri pangan.

Urgensi pengembangan industri petrokimia dinilai mendesak karena Indonesia pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode tahun 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. “Untuk itu, negara harus hadir dalam penguatan struktur industri petrokimia agar bisa kembali menjadi yang terbesar di ASEAN,” tandasnya.

Kementerian Perindustrian mendorong struktur industri kimia di Indonesia agar semakin dalam dan berdaya saing seiring masuknya sejumlah investasi. Pertumbuhan industri ini akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi guna mengisi pasar domestik dan ekspor serta menghasilkan substitusi produk impor.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri kimia merupakan satu dari lima sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air. Oleh karena itu, industri kimia mendapat prioritas.

BERITA TERKAIT

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…

Regulasi Ini Diharapkan Warnai Regenerasi Tenaga Kerja Pertanian

NERACA Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang akan dibawa ke tingkat Rapat Paripurna DPR diharapkan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…