Penertiban Aset Lahan Pemprov Banten Masih Terkendala

Penertiban Aset Lahan Pemprov Banten Masih Terkendala

NERACA

Serang - Penertiban aset lahan milik Pemprov Banten sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada 2000 sampai saat ini masih terkendala dokumen kepemilikan yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga proses sertifikasi lahan mengalami hambatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Dwi Sahara di Serang, Selasa (10/9) mengatakan, saat ini aset lahan milik Pemprov Banten yang tercatat sebanyak 896 bidang lahan, namun dari jumlah tersebut yang sudah disertifikasi baru sekitar 132 bidang dan 150 bidang lagi masih dalam proses di Badan Pertanahan.

"Dari Tahun 2001 sampai 2018 itu proses sertifikasi hanya 91 bidang. Kemudian pada 2018 sampai 2019 disertifikasi sebanyak 42 bidang. Saya kira dari 2018 sampai 2019 ini capaiannya luar biasa dibandingkan dengan 2001 sampai 2018 hanya 91 bidang. Padahal itu 17 tahun prosesnya," kata Dwi Sahara.

Ia mengatakan, dari jumlah 896 bidang lahan tersebut sebagian besar belum ditertibkan dalam bentuk penerbitan sertifikat lahan karena masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut yakni dokumen-dokumen kepemilikan atau pembelian aset tersebut masih tersebar di OPD-OPD lain dan sampai saat ini masih belum banyak yang diurus.

"Kalau OPD atau SOTK dan pejabatnya terus berganti. Namun aset tersebut tidak didokumentasikan dengan baik, misalnya atas hak-nya tidak didokumentasikan. Itu yang jadi kesulitan kami untuk dibikinkan sertifikatnya, karena dokumennya tidak ada di kami," kata Dwi didampingi Kepala Bidang Aset Daerah DPPKD Banten, Ajat Sudrajat.

Padahal, kata dia, dalam proses penertiban aset tersebut seperti pembuatan sertifikat lahan sudah dibantu pihak BPN dan juga dalam pengawasan KPK melalui Tim Korsupgah.

Namun demikian, kata dia, dari tiga target besar dalam sertifikasi lahan milik Pemprov Banten yakni Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kawasan Sport Center dan lahan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu), semuanya sudah selesai alias sudah memiliki sertifikat.

Untuk penertiban aset lahan pemprov tersebut, pihaknya setiap tahun menargetkan sertifikasi lahan yang belum memiliki sertifikat yang jumlahnya lebih dari 600 bidang lagi. Sedangkan aset yang pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat sampai saat ini sudah tidak ada masalah termasuk aset Situ Cipondoh dan Situ Gede sudah memiliki sertifikat.

"Kami mengajak ke OPD-OPD lain yang menguasai atau menggunakan aset lahan tersebut untuk dicarikan dokumennya agar mempermudah proses pembuiatan sertifikat yang kami lakukan bersama BPN," kata Dwi Sahara. Ant

BERITA TERKAIT

Bakti Anies Kepada Ibunda Patut Dicontoh

Bakti Anies Kepada Ibunda Patut Dicontoh NERACA Jakarta - Melalui media sosial, beredar foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang…

Sebanyak 44 Paket Pekerjaan Yang Masuk ke BPBJ Setda Kota Sukabumi

Sebanyak 44 Paket Pekerjaan Yang Masuk ke BPBJ Setda Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sebanyak 44 paket pekerjaan yang masuk…

Kopi Luwak Karya Anak Kuningan Raih Juara

Kopi Luwak Karya Anak Kuningan Raih Juara NERACA Kuningan – Kopi yang diolah dengan beragam cara saat ini menjadi tren…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Making Indonesia 4.0 - Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas

Making Indonesia 4.0 Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas NERACA Jakarta - Berdasarkan data tahun 2019, rata-rata biaya logistik…

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan   NERACA Serang - Badan pendapatan daerah (Bapenda) Banten menilai operasi patuh Kalimaya…

Wali Kota Depok Ajak Umat Beragama Menjaga Toleransi

Wali Kota Depok Ajak Umat Beragama Menjaga Toleransi   NERACA Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengajak umat beragama di…