API Sarankan Pemerintah Tambah Sekolah Industri Tekstil

NERACA

Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyarankan agar pemerintah menambah jumlah sekolah dan lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia di sektor industri tekstil dalam rangka mencapai tujuan Making Indonesia 4.0.

"Selama ini di industri tekstil harus melakukan peningkatan dan pembaruan (upgrade) teknologi setiap tahunnya, kalau tidak dilakukan akan ketinggalan. Namun setelah melakukan pembaruan tersebut apakah sumber daya manusianya telah tersedia?," ujar Sekretaris Jenderal API Ernovian G Ismy di Jakarta, disalin dari Antara.

Dia juga menjelaskan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam sektor industri tekstil ini disebabkan kurangnya jumlah sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia di industri tekstil. Maka dari itu harus sekolah dan lembaga pendidikan untuk industri tekstil harus ditambah.

API sendiri sudah berupaya untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia di sektor industri tekstil melalui pendirian sekolah vokasi di Jakarta dan Solo. Pentingnya penambahan sekolah dan lembaga pendidikan tekstil bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia bagi industri tekstil.

Making Industri 4.0 merupakan peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0. Peta jalan tersebut resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2018.

Menperin Airlangga Hartarto menjelaskan, Making Indonesia 4.0 memberikan arah yang jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus pada pengembangan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan serta menjalankan 10 inisiatif nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia.

Penyusunan peta jalan ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan.

Untuk penerapan awal Industri 4.0, Indonesia akan berfokus pada lima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektonik.

Sektor ini dipilih setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi Making Indonesia 4.0 yang digagas Indonesia sebanding dengan kebijakan bisnis dan perdagangan di Eropa melalui studi yang diluncurkan European Business Chambers of Commerce (EuroCham) berjudul Transforming Indonesia Economy Toward Industry 4.0.

"Studi yang dilakukan oleh EuroCham ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengembangan Making Indonesia 4.0. Jadi, relatif mempunyai tingkat kebijakan yang comparable (sebanding) dengan negara-negara lain,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Penelitian yang digarap EuroCham membahas empat sektor, yakni manufaktur dan industri 4.0, otomotif, farmasi, serta sumber energi baru yang semua didukung oleh Internet of Things (IoT). “Dari sektor-sektor yang dibahas tersebut, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sudah mirip dengan apa yang dilakukan negara-negara di Eropa,” ungkap Menperin.

Airlangga mencontohkan, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor manufaktur dan industri 4.0, Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan regulasi tentang pemberian insentif bagi perusahaan yang menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.

“Negara-negara di Eropa juga memberikan super tax deduction hingga 200 persen untuk perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Kemudian memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan inovasi dari hasil litbangnya, dengan potongan sampai 300 persen,” tuturnya.

Airlangga menyebutkan, pada pengembangan sektor industri otomotif, mengenai pembangunan klaster yang sudah dilakukan di Indonesia, juga sudah mirip dengan yang dilakukan di negara-negara Eropa.

Bahkan, kebijakan yang berkaitan dengan mendorong produksi kendaraan beremisi rendah seperti yang sedang dilakukan pula negara-negara Eropa saat ini. Terkait pengembangan industri kimia, yang juga menjadi salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, Pemerintah Indonesia juga ikut belajar dari Eropa.

BERITA TERKAIT

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…