BPOM Berperan Dalam Ketahanan Pangan

BPOM Berperan Dalam Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyebut BPOM memiliki program menjaga ketahanan pangan di Indonesia melalui fungsinya dalam mengawasi peredaran barang-barang konsumsi masyarakat.

"Peran BPOM dalam ketahanan pangan ini penting, tidak terlepas dari pengawasan dalam rangka ikut menyejahterakan bangsa," kata Penny di Semarang, Selasa (10/9), dalam bincang-bincang bertema "Melalui Sinergisme Pemangku Kepentingan (Academia-Business-Government) Badan POM Mendukung UMKM Berdaya Saing Menuju Indonesia Maju".

Dia mengatakan BPOM secara multiteknis mengawasi peredaran obat dan makanan sekaligus mendorong pengembangan industri pangan serta farmasi.

Menurut dia, melalui sejumlah intervensi pengawasan farmasi dan pangan tentu secara langsung atau tidak ikut menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. BPOM, kata dia, juga ikut mengawal program prioritas pemerintah untuk melenyapkan kekerdilan (stunting) atau gangguan pertumbuhan yang ditandai kecebolan pada anak Indonesia.

Sejumlah program BPOM, kata Penny, terus mengawasi ketahanan pangan dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai makanan dan obat yang aman dikonsumsi. Sejalan dengan itu, BPOM melakukan penindakan terhadap kejahatan terkait obat dan makanan.

Kemudian Penny mengatakan pemerintah membantu teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat menghasilkan produk pangan yang higienis berdaya saing."Kalau UMKM tidak bisa mempunyai teknologi sendiri, kita bisa bersinergi dengan instansi-instansi yang mempunyai teknologi dan kegiatan inkubator bisnis," kata Penny.

Dia mengatakan UMKM bisa bermitra dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baik unit pusat atau daerah untuk mengoptimalkan teknologi pangan dan sejenisnya sehingga menghasilkan produk berdaya saing di pasar.

Untuk itu, kata dia, Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM yang diselenggarakan pada awal pekan ini ditujukan menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergisme antara para pemangku kepentingan.

"Bagaimana kita menyatukan sehingga lebih kuat lagi kita bisa mendorong UMKM bisa menghasilkan produk-produk berdaya saing, misalnya UMKM semakin meningkat kualitasnya melalui sterilisasi komersil suatu produk. Jika produk bisa dikemas tentu bisa diekspor atau makanan kuliner setempat yang diolah dengan teknologi tinggi," kata dia.

Adapun peran BPOM, kata dia, ikut mengawasi peredaran dan memberi perijinan pangan. Tugas BPOM tersebut menjamin pangan yang beredar sesuai dengan standar keamanan makanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

"Beberapa daerah memiliki teknologi pengemasan atau sterilisasi komersil sehingga bisa membantu UMKM menghasilkan produk berkualitas dan didampingi BPOM untuk kemudahan dalam registrasi, sertifikasi produk. Dengan begitu, turut menjamin produk-produknya konsisten di dalam ketersediaaan produk dan kualitasnya dengan kendali izin edar BPOM," kata dia.

Unsur BPOM, lanjut dia, sudah diperluas tidak hanya di tingkat provinsi tetapi terdapat di sejumlah zona. Misalnya, di Jawa Tengah awalnya hanya berada di Semarang saja tetapi sejak 2018 sudah berdiri unit di Solo dan Banyumas. Hal itu juga terjadi di beberapa provinsi ditambah dua unsur BPOM daerah sehingga layanannya semakin mudah diakses masyarakat.

BPOM, kata Penny, juga sudah menjalin kemitraan dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga ikut menyuburkan pertumbuhan UMKM dan Industri Kecil Menengah di Indonesia yang memiliki daya saing.

Adapun BPOM menjadi inisiator pertemuan untuk kemitraan itu dengan mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian serta Badan Ekonomi Kreatif.

Kuatkan Pengawasan Pangan Olahan

Lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menguatkan pengawasan pangan olahan melalui kemitraan lintas sektor bersama unsur akademika, dunia usaha dan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan positif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saya mengajak semua pihak untuk bersama bersinergi mendukung strategi perkembangan UMKM di Indonesia, baik melalui pembinaan maupun pengawasan," kata Penny.

Dia mengatakan BPOM turut mendorong kemandirian pelaku usaha. Sejumlah upaya, kata dia, dilakukan melalui dukungan iklim usaha dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha termasuk UMKM mampu berdaya saing. Penny mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan keterlibatan banyak pihak yang selaras di antaranya unsur akademika, dunia usaha dan pemerintah.

Pada Selasa (10/9), BPOM menyelenggarakan Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM untuk menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergisme antara para pemangku kepentingan.

Acara dihadiri berbagai instansi antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, unsur universitas serta para pelaku usaha.

Kegiatan bincang-bincang menghadirkan narasumber Kepala BPOM sebagai wakil pemerintah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan unsur terkait. Ant

BERITA TERKAIT

Satu Regulasi untuk Sejuta Masalah Rokok

Satu Regulasi untuk Sejuta Masalah Rokok NERACA Jakarta – Kampanye serentak #SatuPuntungSejutaMasalah telah dimulai di 9 Kota di Indonesia pada…

Prabowo Janji Cari Kebocoran di Pengadaan Alutsista

Prabowo Janji Cari Kebocoran di Pengadaan Alutsista NERACA  Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan mencari celah kebocoran di…

HUT ke 42, BANI Luncurkan Buku Pemahaman Arbitrase di Indonesia

HUT ke 42, BANI Luncurkan Buku Pemahaman Arbitrase di Indonesia NERACA Jakarta - Dalam rangka memberikan pemahaman tentang dunia arbitrase…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa program pemberantasan korupsi terutama yang…

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan…

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih NERACA Jakarta - Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga Komisi Yudisial…