Dalam Dua Bulan - Transaksi Kartu Kredit Capai Rp 31 Triliun

NERACA

 Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan total transaksi kartu kredit  sejak Januari-Feburari 2012 mencapai sekitar Rp 31,004 triliun dengan volume mencapai 32,53 juta kali. "Terjadi rata-rata transaksi harian menggunakan kartu senilai Rp 516,74 miliar dengan volume 592.252 kali," kata  Ketua Tim Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Puji Atmoko dalam keterangan tertuilisnya, Rabu (4/4/2012),

Menurut Puji, transaksi kartu kredit bulan Januari 2012 Rp 15,86 triliun dengan volume 18,45 juta kali. Sedangkan transaksi kartu kredit di Februari 2012 Rp 15,14 triliun dengan volume 17,07 juta kali. Sedangkan pencapaian transaksi kartu kredit sepanjang 2011, berdasarkan catatan BI, mencapai Rp 184,47 triliun dengan volume 211,04 juta kali. Untuk rata-rata transaksi harian sepanjang tahun lalu Rp 505,41 miliar dengan volume 578.596 kali.

Catatan rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 4,22% pada Januari 2012. Total penerbit kartu kredit, hingga kini mencapai 20 bank, satu diantaranya adalah perbankan syariah.

BI juga merilis statistik transaksi kartu ATM dan debet sepanjang Januari dan Februari tahun ini. Hasilnya terdapat Rp 455,22 triliun transaksi menggunakan ATM dan kartu debet, dengan volume sekitar 410,75 juta kali.  Rata-rata transaksi harian ATM dan kartu debet mencapai Rp 7,58 juta dengan volume 6,84 juta kali.

Beberapa waktu lalu, Puji sempat menyebutkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir pergerakan kartu kredit menunjukkan perkembangan pesat. ’’Jumlah kartu kredit di 2006 tercatat 8,3 juta, pada akhir 2011 mencapai 14,79 juta kartu atau tumbuh 12,45% per tahun,’’ tuturnya

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) kartu kredit pada Januari 2012 mencapai Rp 1,52 triliun. Bank asing mencatat NPL terbesar hingga Rp 726 miliar. Adapun bank milik pemerintah alias bank persero mencatat NPL kartu kredit sebesar Rp 147 miliar dan bank campuran sebanyak Rp 215 miliar. Sementara itu bank umum swasta nasional (BUSN) tercatat Rp 432 miliar khusus NPL kartu kreditnya.

NPL atau presentase nilai tagihan kartu kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet mencapai 4,26%. ’’Angka ini lebih tinggi dibandingkan NPL rata-rata perbankan di 2,55% pada November 2011,’’ tegasnya

Puji menyampaikan potensi NPL kartu kredit yang meningkat ini menjadi kewaspadaan BI selaku otoritas. ’’Karena itu untuk mencegah bubble kartu kredit, BI telah menerbitkan aturan khusus yakni dalam PBI No 14/2/PBI/ 2012,’’ ungkap Puji.

 BI berencana membuat badan konseling bagi pengguna kartu kredit dan perbankan yang membutuhkan. Langkah ini guna penerapan peraturan BI mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit yang akan mulai berlaku 1 Januari 2013.

Steve Marta, dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengatakan, badan konseling semacam itu telah ada di beberapa negara, seperti Malaysia. Menurutnya, dengan terbitnya aturan tersebut, maka pertumbuhan jumlah kartu kredit akan menjadi 5 persen. Turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 10%. **maya

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…