Korsel Ajukan Pengaduan WTO atas Pembatasan Ekspor Jepang

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-Hee mengatakan negara itu berencana untuk mengajukan pengaduan atas kontrol ekspor Jepang yang lebih ketat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) belum lama ini menuduh Tokyo sebagai "bermotivasi politik" dan "diskriminatif".

Awal Juli, Jepang memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada ekspor tiga bahan ke Korea Selatan yang digunakan untuk membuat chip atau layar telepon pintar setelah pertikaian diplomatik mengenai kompensasi bagi pekerja paksa selama pendudukan Jepang atas Korea selama Perang Dunia Kedua.

Sebagai langkah pertama penyelesaian perselisihan WTO, Korea Selatan akan meminta konsultasi dengan Jepang dan mengusahakan penarikan ekspor tersebut. Jika konsultasi tidak menyelesaikan masalah, Korea Selatan akan meminta panel WTO memutuskan kasus tersebut, Menteri Perdagangan Yoo Myung-Hee mengatakan, seperti disalin dari Antara.

Hubungan bilateral memburuk setelah Mahkamah Agung Korea Selatan tahun lalu memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja masa perang dalam keputusan yang menurut Tokyo melanggar hukum internasional. Jepang percaya masalah kompensasi diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.

Yoo mengatakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan "dihadapkan dengan kerusakan serius" karena ketidakpastian atas pengiriman tiga bahan polyimide berfluorinasi, photoresists dan hidrogen fluoride.

Jepang sekarang mengharuskan eksportir untuk meminta izin setiap kali mereka ingin mengirim tiga bahan, yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Sebelumnya, hanya perlu satu atau dua minggu untuk memiliki produk yang dikirim, katanya. Hanya tiga pengiriman yang telah disetujui sejak Tokyo mengambil tindakan pada 4 Juli, katanya.

Indonesia menyatakan ingin membantu untuk meredakan ketegangan hubungan dagang antara Jepang dan Korea Selatan karena perselisihan dua negara raksasa Asia itu bisa berimbas negatif pada laju pertumbuhan ekonomi kawasan dan global.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Antara usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korsel Yoo Myung-Hee di Bangkok, Thailand, Senin pagi, mengatakan Indonesia akan membantu semaksimal mungkin dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi kepada Korsel dan Jepang, agar tensi sengketa dagang kedua negara itu bisa mereda.

"Di semua percakapan, bahwa kita akan jelaskan secara halus, tanpa kita masuk terlalu jauh ke permasalahan masing-masing negara. Kita ingatkan bahwa perang dagang bisa berdampak pada perekonomian secara keseluruhan dan tidak ada yang diuntungkan dengan hal itu," ujar Enggar usai pertemuan bilateral di sela Pertemuan Menteri Ekonomi Asean (Asean Economic Ministers' Meeting/AEM) ke-51 itu.

Enggar bertemu Myung-Hee sebelum rangkaian pertemuan konsultasi ASEAN dengan negara mitra dagang di hari keempat AEM ke-51. Jepang dan Korsel merupakan dua negara yang memilki hubungan dagang dan investasi yang erat dengan Indonesia. Ketegangan hubungan ekonomi kedua negara tentu bisa berdampak pada mitra-mitra dagang dari kedua negara tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga akhir 2018, perdagangan Indonesia dengan Jepang maupun Korsel selalu tercatat surplus, masing-masing 1,4 miliar dolar AS dan 451 juta dolar AS. Namun untuk kurun Januari-Juni 2019, berdasarkan data Kemendag, Indonesia mengalami defisit perdagangan dari Korsel sebesar 441 juta dolar AS.

Di pertemuan bilateral itu, Enggar juga menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mempermudah investasi langsung ke Indonesia. Dalam hal ini Enggar mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap rencana keberlanjutan investasi dari dua industri raksasa asal Korsel yakni perusahaan kimia Lotte Group dan perusahaan otomotif Hyundai. "Kami sampaikan kita memberikan perhatian terhadap rencana investasi dua industri besar itu. Jadi mereka tidak perlu khawatir," ujar dia.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral itu, Enggar dan Myung-Hee juga menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perundingan untuk perjanjian dagang kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Korea atau "Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)". "IK-CEPA kami tegaskan lagi untuk selesai pada tahun ini," ujar dia. Perjanjian dagang IK-CEPA menjadi salah satu dari tiga perjanjian dagang yang ditargetkan Indonesia selesai di empat bulan terakhir di 2019.

BERITA TERKAIT

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…