Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan partai politik (Parpol) memiliki kedudukan penting dalam konstitusi yaitu menjalankan fungsi pendidikan politik, namun belum dijalankan secara maksimal untuk internal partai maupun kepada masyarakat.

Pendidikan politik kepada internal parpol menurut Martin, terlihat dalam kaderisasi namun itu ini tidak berjalan maksimal."Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain," kata dia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Martin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7).

FGD tersebut merupakan kerjasama MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Dr. Delis Julkarson Hehi dan Wakil Ketua Badan Pengkajian Martin Hutabarat dan Rambe Kamarul Zaman.

Martin menjelaskan parpol memiliki tiga fungsi, yaitu menyiapkan kader untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik.

Pendidikan politik kepada masyarakat, menurut dia adalah mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik atau mengikuti pemilu."Namun, seperti dalam pemilu, pemilih memilih karena faktor identitas atau agama. Ini terjadi karena parpol dan negara tidak memberikan pendidikan politik," ujar dia.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Delis menyampaikan golput dan ketidakpercayaan terkait dengan pendidikan politik. Menurut dia, pendidikan politik adalah memberi penyadaran kepada warga negara dalam soal kebangsaan, dalam UU disebutkan bahwa parpol melakukan pendidikan politik.

Delis juga menyebutkan parpol bisa memanfaatkan media sosial (medsos) untuk pendidikan politik."Kita harapkan media sosial bisa menjadi sarana pendidikan politik. Jadi medsos bukan sebagai tempat penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian, tapi untuk pendidikan politik," kata dia.

Dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan konstitusi menempatkan parpol pada kedudukan yang penting. Hal itu menurut dia tertuang dalam Pasal 6A yaitu pasangan capres dan cawapres diusung parpol dan gabungan parpol dan juga pasal 22E, peserta pemilu legislatif adalah parpol.

Rambe mengatakan parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah tentang memilih calon pemimpin melihat latar belakang dan kemampuan calon."Tapi pemilih justru memilih karena politik uang, ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Kejar Peradaban Teknologi untuk Kemandirian Bangsa

Kejar Peradaban Teknologi untuk Kemandirian Bangsa   NERACA Banten - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mngatakan Presiden…

Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil

Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil NERACA Yogyakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan penerapan nilai-nilai ideologi…

Pembahasan Haluan Negara di MPR Mengerucut Pada Dua Opsi

Pembahasan Haluan Negara di MPR Mengerucut Pada Dua Opsi   NERACA Jakarta - Badan Pengkajian MPR RI dalam pembahasannya mengerucut pada…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang - AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Era Revolusi Industri 4.0 itu intinya adalah memberikan…

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA   NERACA Denpasar - Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Mohamad Yunus Affan, mengatakan…

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen NERACA Jakarta - Suatu badan mediasi dengan nama International Mediation and Arbitration Center…