Wakil Ketua MPR RI - Penyebutan Istilah Empat Pilar MPR RI Sudah Benar

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Penyebutan Istilah Empat Pilar MPR RI Sudah Benar

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa penyebutan istilah Empat Pilar MPR RI sudah benar sehingga digunakan hingga saat ini.

"Empat Pilar MPR RI itulah istilah yang benar, dan diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga digunakan sampai sekarang," kata Hidayat Nur Wahid saat membuka Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (7/9) malam.

Hidayat menjelaskan bahwa dulu saat pertama disosialisasikan pada 2005, kegiatan itu memakai istilah sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Di tengah jalan penggunaan istilah tersebut dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian MPR mengubah istilah tersebut menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Empat pilar itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika semboyan negara."Itulah istilah yang benar, dan diizinkan oleh MK, sehingga digunakan sampai sekarang," kata Hidayat.

Pagelaran wayang kulit tersebut berlangsung di Lapangan Sosrobaung, Desa Basin, Kecamatan Kebonarum. Prosesi pembukaan pagelaran wayang kulit itu ditandai penyerahan tokoh Semar oleh Wakil Ketua MPR kepada Dalang Ki Jatmiko Anom Saputro.

Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari, Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan Sesjen MPR Purwadi, serta Kepala Dinas Kominfo dan Plt. Kabag Kesra Kabupaten Klaten Amin Mustofa, serta Camat Kebonarum Sutopo dan Kepala Desa Basin H Mustafa Kamal.

Pementasan wayang kulit, kerja sama MPR dengan masyarakat Desa Basin, itu mengetengahkan lakon Semar Mbangun Jiwa. Lakon tersebut dipilih karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 31.

Saat ini, kata Hidayat, wayang kulit dipakai sebagai salah satu metode sosialisasi, karena kesenian ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Dengan begitu diharapkan materi sosialisasi yang diselipkan di tengah pementasan wayang dapat dicerna dan diterima masyarakat luas. Apalagi, saat ini wayang sudah diterima sebagai kesenian tradisional bangsa Indonesia yang harus dipertahankan di tengah peradaban dunia.

"Yang patut diingat, Pancasila bukan semata dihapal. Hapal sila-sila Pancasila itu baik, tetpi lebih baik lagi jika dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari," kata Hidayat menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan Sesjen MPR Purwadi, mewakili Kepala Biro Humas MPR dalam sambutannya mengatakan sosialisasi Empat Pilar dilakukan sejak 2005. Namun, penggunaan wayang kulit sebagai salah satu metode sosialisasi baru diselenggarakan pada 2012.

"Tujuannya agar materi sosialisasi lebih gampang diterima dan dicerna oleh masyarakat umum. Kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Semangat Merupakan Kunci Kemajuan Bangsa

Jusuf Kalla Wakil Presiden Semangat Merupakan Kunci Kemajuan Bangsa  Yogyakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa maju atau tidaknya…

Ketua DPR - Lakukan Kewajiban Tanpa Pikirkan Untung-Rugi

Puan Maharani  Ketua DPR Lakukan Kewajiban Tanpa Pikirkan Untung-Rugi  Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengajak anggota DPR periode 2019-2024…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Revisi UU Perikanan Belum Mendesak Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…