RCDD Forum Diplomasi Digital Pertama di Kawasan Digagas Indonesia

RCDD Forum Diplomasi Digital Pertama di Kawasan Digagas Indonesia

NERACA

Jakarta - Konferensi Regional Diplomasi Digital (Regional Conference on Digital Diplomacy/RCDD) yang akan dilaksanakan pada 10 September 2019 merupakan forum diplomasi digital pertama di kawasan yang digagas oleh Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Listiana Operananta dalam press briefing di Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Listiana, kegiatan konferensi regional itu akan dihadiri oleh sekitar 150 orang wakil pemerintah, para pakar dan praktisi di bidang diplomasi digital, akademisi dan lembaga think tank serta sektor swasta terkait.

Dia menyebutkan bahwa para peserta ini berasal dari 10 negara ASEAN dan enam negara kawasan Asia dan Pasifik, yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

RCDD akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan terkait di kawasan untuk membahas peluang dan tantangan mengenai bagaimana diplomasi dijalankan di era digital, dan cara-cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif dalam diplomasi menuju kemajuan dan kemakmuran bersama.

RCDD juga akan mendorong kerja sama di masa depan dalam mengurangi kesenjangan teknologi dan digital (technological and digital divide) di kawasan. Kegiatan ini diharapkan pula menjadi kesempatan bagi semua pihak yang hadir, termasuk sektor swasta, untuk membangun peluang kerja sama di bidang teknologi digital.

Konferensi regional itu akan menyepakati dokumen hasil, "The Jakarta Message on Regional Cooperation on Digital Diplomacy", yang berisi antara lain pengakuan akan pentingnya diplomasi digital, komitmen bersama dalam membangun pesan dan kerja sama diplomasi digital antara pemangku kepentingan terkait, termasuk seruan untuk membangun komunitas yang terbebas dari informasi palsu.

Dokumen hasil itu akan dilengkapi dengan suatu rencana aksi untuk kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun jejaring regional guna meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk diplomasi.

Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Regional tentang Diplomasi Digital pada 10-11 September 2019 yang akan dihadiri perwakilan dari 16 negara."Kegiatan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) ini akan dilaksanakan pada 10-11 September untuk level menteri," kata Listiana.

Menurut Listiana, konferensi regional tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan pada 2018 yang dihadiri beberapa peserta internasional."Pertemuan RCDD pertama di kawasan yang digagas Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari International Seminar on Digital Diplomacy: Beyond Social Media yang diadakan di Jakarta pada 12 Juli 2018," ujar Listiana. Ant

BERITA TERKAIT

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air   NERACA Palu - Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengemukakan,…

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019   NERACA Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro…

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…