Wakil Ketua MPR RI - Haluan Negara Sempurnakan Bangunan Ketatanegaraan Indonesia

Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI

Haluan Negara Sempurnakan Bangunan Ketatanegaraan Indonesia

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan keberadaan haluan negara ini akan makin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia.

"Bangunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan sistem presidensial, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai haluan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara dan haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara,” kata Basarah dalam siaran persnya, Jumat (6/9).

Pernyataan Basarah ini diungkapkan dalam acara diskusi nasional yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI yang bertajuk “Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/9).

Pelaksanaan dialog publik ini untuk merespon sekaligus memberikan alternatif lain terhadap polemik hadirnya kembali Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Basarah menyebut bahwa sedikitnya ada empat kelemahan mendasar yang terkandung dalam UU SPPN, pertama, perencanaan pembangunan model SPPN hanya bertumpu di tangan eksekutif (executive centris). Model pembangunan jenis ini menghilangkan prinsip dan semangat gotong royong dan mengedepankan individualisme.

Kedua, kendatipun ada substansi RPJM yang berbeda atau dikurangi atau mungkin lebih luas dari yang ditetapkan dalam RPJP, tidak ada satu pun ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang lainnya yang melarang hal tersebut.

Ketiga, terdapat fakta bahwa visi, misi dan program kerja Presiden terpilih ternyata dalam beberapa hal berbeda dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih, dengan demikian maka, dapat terjadi perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah.

Keempat, Presiden atau Kepala Daerah penggantinya tidak ada kewajiban untuk melanjutkan program pembangunan yang telah atau sedang dijalankan tetapi belum sempat selesai oleh Presiden atau Kepala Daerah sebelumnya.

“Sebagai solusi dari persoalan di atas, maka diperlukan upaya menghadirkan kembali Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan kita," kata Basarah. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Jangan Sampai Terjadi Kekosongan Guru di Daerah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden Jangan Sampai Terjadi Kekosongan Guru di Daerah Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah…

Menpan RB - Narkoba Barang Tidak Berharga

Tjahjo Kumolo Menpan RB Narkoba Barang Tidak Berharga  Padang Sidempuan - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)…

Ketua MPR RI - Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Koperasi dan UKM - Koperasi Jangan Dijadikan Kedok Pencucian Uang

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM Koperasi Jangan Dijadikan Kedok Pencucian Uang Pasuruan - Belakangan ini, maraknya praktek investasi berkedok…

ICW: Penegak Hukum Belum Garap Korupsi Korporasi dan Pencucian Uang

ICW: Penegak Hukum Belum Garap Korupsi Korporasi dan Pencucian Uang   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penelitiannya menyatakan…

Kabakamla: "Omnibus Law" Keamanan Laut Bisa Rampung Tahun Ini

Kabakamla: "Omnibus Law" Keamanan Laut Bisa Rampung Tahun Ini   NERACA Jakarta - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI…