Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Rentang lima tahun usia BPJS sejak pengalihan dari PT Askes pada 1 Januari 2014 ternyata kondisinya semakin kritis. Setidaknya hal ini terlihat dari besaran defisit yang dialami oleh BPJS. Betapa tidak, pada tahun 2014 nilai defisitnya mencapai Rp.3,3 triliun dan pada tahun 2015 menjadi Rp.5,7 triliun, lalu di tahun 2016 membengkak menjadi Rp. 9,7 triliun, begitu juga di tahun 2017 sebesar Rp.9,75 triliun dan tahun 2018 kemarin mencapai Rp.16,5 triliun. Ironisnya prediksi defisit pada tahun 2019 mencapai Rp.28,5 triliun. Bahkan, jika iuran BPJS tidak naik maka besaran defisitnya akan membengkak menjadi Rp.77,9 triliun dan inilah yang menjadi alasan urgensi kenaikan iuran BPJS.

Terlalu sulit bagi BPJS untuk menerima kenyataan ini dan realitas yang ada secara tidak langsung juga menegaskan bahwa ada banyak klaim di sejumlah rumah sakit yang kini masih belum terbayarkan dan dibayarkan. Hal ini tentu memberatkan operasional rumah sakit yang harus menanggung dana terlebih dahulu. Padahal, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa operasional rumah sakit harus jalan terus. Imbas dari situasi ini tentu tidak dapat disalahkan jika akhirnya ada berita miring tentang pasien BPJS. Bahkan ada juga dalih penelantaran pasien. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan dalam sejumlah aspek, termasuk tentu minimnya dana operasional yang belum dibayarkan oleh BPJS.

Ironi dibalik nasib BPJS justru mengharuskan pemerintah menaikan besaran iurannya  100% mulai 1 Januari 2020. Sayangnya, ini bersamaan dengan rencana kenaikan tarif tol, tarif listrik dan juga rencana kenaikan harga sejumlah kebutuhan publik lain.

Padahal, dampak kenaikan harga cabai kemarin saja berpengaruh terhadap laju inflasi bulan Agustus 2019 sebesar 0,12% meski lebih rendah dibanding Juli 2019 sebesar 0,31% sehingga periode tahun kalender Januari – Agustus 2019 mencapai 2,48%. Artinya, bukan tidak mungkin dampak simultan dari rencana sejumlah kenaikan tersebut akan terasa memberatkan bagi masyarakat dan menggerus daya beli rakyat.

Kalkulasi lain yang menarik dicermati bahwa konsekuensi dari rencana kenaikan iuran BPJS 100 persen pada 1 Januari 2020 akan berdampak terhadap ancaman kemiskinan. Hal ini bukan tidak beralasan karena dari sekitar 204,4 juta peserta BPJS ternyata 118 juta diantaranya adalah kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, imbas dari rencana kenaikan iuran

BPJS dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan dan tentu rawan terhadap ancaman bagi kesehatan kaum miskin, bukan hanya di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Realitas ini tentu tidak bisa diabaikan oleh pemerintah dan karenanya pemerintah perlu melihat hal ini bukan sekedar dari pertimbangan defisit semata tapi juga relevansinya dengan aspek kemanusian dan kemampuan dunia usaha dan nasib kaum buruh. Artinya jangan sampai rencana kenaikan iuran BPJS memberatkan banyak pihak.