Menurut BMKG Stasiun Pekanbaru, data satelit Terra Aqua menunjukkan titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera paling banyak ada di wilayah Provinsi Riau dengan 150 titik disusul Provinsi Jambi dengan 103 titik dan Sumatera Selatan dengan 67 titik.

NERACA

Sebanyak 358 titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan pada Senin pagi terdeteksi di wilayah Pulau Sumatera menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menurut BMKG Stasiun Pekanbaru, data satelit Terra Aqua menunjukkan titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera paling banyak ada di wilayah Provinsi Riau dengan 150 titik disusul Provinsi Jambi dengan 103 titik dan Sumatera Selatan dengan 67 titik.

Titik panas juga terdeteksi di wilayah Lampung (12), Bangka Belitung (dua), serta masing-masing satu titik di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Di Riau, titik panas paling banyak ada di daerah pesisir seperti Kabupaten Rokan Hilir (49), Bengkalis (25), dan Kepulauan Meranti (16). Titik panas juga terdeteksi di Indragiri Hilir (tiga), Kabupaten Pelalawan (30), Indragiri Hulu (13), Kampar (dua), serta masing-masing satu di Kuansing dan Siak.

Dari 150 titik panas yang terdeteksi di wilayah Riau, 107 di antaranya merupakan titik api dengan sebaran meliputi wilayah Rokan Hilir (37), Pelalawan (23), Bengkalis (21), Meranti (13), Indragiri Hulu (sembilan), Indragiri Hilir (tiga), dan Kuansing (satu).

Pada akhir Agustus kebakaran hutan dan lahan sudah mereda bersama turunnya hujan di Riau.

Wakil Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Riau Edwar Sanger menyatakan jumlah titik panas Riau kembali meningkat sejak 1 September, ketika satelit mendeteksi 179 titik panas di wilayah provinsi itu.

Pada 1 September, kabut asap kembali meliputi wilayah Riau seperti Pekanbaru, Dumai, Rokan Hilir, Siak, dan Bengkalis dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam kategori sedang hingga berbahaya.

Warga Kota Pekanbaru pada Senin pagi sebagian juga mencium bau asap yang menyelimuti kota. "Subuh tadi ketika buka pintu sudah tercium bau asap dari luar," kata Uluan (45), seorang warga Pekanbaru.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karhutla yang terjadi di Riau sejak Januari 2019 sudah mencakup area seluas 30 ribu hektare.

Menanggapi hal itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas dan tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apa pun, kepada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan. "Saya sudah tegaskan kepada Dirjen Kehutanan untuk mengintensifkan kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana kita tidak akan memberikan toleransi apa pun untuk pembakaran lahan ini," kata Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak.

Sayangnya, saat ditanya berapa jumlah perusahaan yang diduga membakar lahan untuk se-Indonesia, dia mengatakan, lupa untuk jumlahnya. "Namun, untuk di Kalbar diketahui ada 19 perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dimana tiga diantaranya sudah diproses," tuturnya.

Dia menjelaskan, dari sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan, sebagian besar bergerak di bidang perkebunan.

Untuk itu, pihaknya kembali menegaskan kepada pihak perusahaan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menjaga lahannya agar tidak terbakar. "Untuk pihak perusahaan, lahan yang ada di sekitar kawasan konsesinya adalah menjadi tanggung jawabnya, jadi dijaga betul-betul karena kalau terjadi pembakaran lahan, akan kita tindak tegas," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji sudah melakukan pemanggilan terhadap 94 perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan di sekitar kawasannya. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdapat 19 perusahaan yang terbukti membakar lahan dan telah dilakukan penyegelan terhadap lahan yang terbakar tersebut.

"Yang paling banyak titik api di konsesi lahan dia, kita minta tindak secara hukum baik pidana maupun perdata kalo perlu cabut izin semuanya. Kita serius dalam hal ini, kita tidak main-main dan saya minta mereka punya komitmen untuk mengatasi karhutla," kata Sutarmidji.

Dia menegaskan, akan tegas terhadap aturan. Jika memang terbukti lahan itu sengaja dibakar, pihaknya akan membekukan izin perusahaannya.

Menurut Sutarmidji, jika kebakaran lahan terjadi dalam radius 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memadamkan apinya.

Sebagai gubernur, dirinya tidak akan melihat perusahaan itu milik siapa. Karena tindakan yang akan diberikannya berlaku untuk semua perusahaan yang terbukti berbuat salah.

Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengajak masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Kami kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo soal pengendalian dan penanggulangan karhutla yaitu prioritas pencegahan, tanggap apabila menemukan titik api kecil dan tidak meremehkan adanya titik panas serta segera mungkin memadamkan api dan penegakan hukum bagi pelaku karhutla," ujar Wagub Steven di Manado.

Pencegahan karhutla, lanjut dia, menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa dan Presiden sangat serius terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran.

Tak hanya itu, Presiden memerintahkan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Provinsi Sulut memberi perhatian khusus terhadap permasalahan ini. "BMKG Sulut sudah memprediksi terjadinya puncak kemarau pada bulan September yang dapat menimbulkan ancaman kebakaran hutan. Kami mengimbau masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan," sebutnya.

Menurut Wagub, paling penting adalah kesadaran dan peran serta masyarakat termasuk terlibat aktif dengan pemerintah dalam penanganan karhutla.

Menurut dia, ada tiga strategi pengendalian karhutla yaitu pencegahan, pemadaman dan penanganan pascakebakaran.

Langkah pencegahan, mencakup sistem dan peringatan dini melalui manajemen tata air dengan sekat kanal dan embung air, patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye serta peningkatan kapasitas serta penyiapan dan mobilisasi sumberdaya.

Selanjutnya, langkah pemadaman mencakup pemadaman darat mandiri oleh Manggala Agni gabungan dari unsur TNI, Polri, mahasiswa pencinta alam, BPBD, regu pemadam kebakaran perusahaan perkebunan/kehutanan dan masyarakat.

Sementara, pemadaman udara dilakukan melalui "water bombing" dan modifikasi cuaca. "Penanganan pascakebakaran berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi penegakan hukum dengan pendekatan sistem multidoors rehabilitasi," ujarnya. (ant)