Presiden Minta Menteri Melayani Investor - MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL DI DEPAN MATA

Jakarta-Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk melayani para investor yang akan masuk ke Indonesia. Menurut dia, kehadiran para investor asing sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi global. Presiden juga meminta para menteri untuk mengantisipasi kemungkinan besar krisis ekonomi di tengah kondisi perlambatan ekonomi global.

NERACA

"Menteri-menteri ini memberikan pelayanan baik bagi investasi yang memang menjadi sebuah solusi atau jalan keluar. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita melayani," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Jakarta, Rabu (4/9).

Jokowi mengatakan, ada beberapa investor yang sebelumnya ingin berinvestasi di Indonesia. Namun, hingga kini belum terealisasi. Padahal, kata dia, nilai investasinya besar. "Misalnya kayak kemarin Petrochemical, Aramco enggak mau masuk-masuk karena apa? Ini kan dari Saudi. Semuanya akan kita cek satu per satu listnya," ujarnya.

Tidak hanya itu. Jokowi mencatat bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China memilih untuk berinvestasi di Malaysia, Thailand dan Kamboja. Dia meyakini bahwa ada persoalan serius sehingga para investor tak ada yang berinvestasi di Indonesia. "Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi. Hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," tegas Presiden seperti dikutip merdeka.com.

Untuk itu, Jokowi meminta agar seluruh kementerian mulai menyederhanakan regulasi untuk mendorong para investor masuk ke Indonesia. Sebab, foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing adalah solusi untuk mencegah dampak perlambatan ekonomi global.

Jelas, Jokowi mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita. Sekali lagi, 33 perusahaan di China yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, Malaysia," Jokowi mengulang.

Rapat terbatas dengan topik antisipasi perkembangan perekonomian dunia juga menghasilkan satu keputusan penting. Presiden Jokowi dan jajaran menteri sepakat memangkas habis-habisan regulasi menghambat.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin. "Pemerintah akan benar-benar fokus dalam sebulan dua bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan," ujar Darmin.

Menurut dia, tidak mengurangi izin, tapi syaratnya jadi sedikit. Izin yang penting dipertahankan, yang tidak terlalu penting hilang aja," jelasnya.

Presiden meyakini ada persoalan serius sehingga para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka memilih Vietnam lantaran waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan perizinan hanya dua bulan. "Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)," ujar Jokowi.

Jokowi kembali mengatakan bahwa pada 2017, sekitar 73 perusahaan di Jepang juga memilih relokasi ke Vietnam daripada Indonesia. Kala itu, dia menyebut ada 43 perusahaan investasi ke Vietnam, sementara Indonesia hanya 10 perusahaan.

Presiden juga meminta agar para menteri mendata perusahaan yang sudah masuk tapi belum terealisasi. “Saya minta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi. Kan semua ada, tidak hanya di BKPM saja, pertanian ada, industri ada, BUMN ada, kementerian yang lain, saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum realisasi, tolong dalam seminggu ini juga tolong diinvetarisir," ujarnya.

Dia mencontohkan, perusahaan petrokimia yang masih memiliki masalah lahan dengan Pertamina. Padahal menurut dia, investasi yang didapat cukup besar. "Misalnya kayak kemarin Petrochemical yang dari Taiwan ada problem masalah tanah dengan Pertamina. Padahal investasinya gede banget.”

Sebab itu dia menekankan agar para menteri memberikan pelayanan yang baik kepada para investor. Sehingga membuat solusi dan jalan keluar. "Dampingi mereka sampai terealisasi, kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita melayani. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan," ujar Jokowi.

Ancaman Resesi Global

Presiden mengingatkan, ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi akan semakin besar. Untuk itu, dia meminta jajaran menterinya membuat langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi krisis ekonomi. "Payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita enggak kehujanan. Kalau gerimis kita enggak kehujanan," ujarnya.

Menurut Jokowi, dampak krisis ekonomi global sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya, mata uang yuan dan peso yang mengalami depresiasi. Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak resesi.

"Tantangan itu harus kita antisipasi, hadapi, dan kita harapkan, langkah-langkah antisipatif sudah benar-benar konkret kita siapkan dan berharap, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa kita hindarkan," ujarnya.

Pada bagian lain, ekonom memberikan penjelasan soal kabar adanya gejala resesi di Amerika Serikat (AS). Gejala tersebut berupa terjadinya inverted yield curve pada surat berharga yang dikeluarkan pemerintah AS (US Treasury).

Pada fenomena tersebut, imbal hasil US Treasury dengan tenor dua tahun sempat lebih tinggi ketimbang yang tenor 10 tahun. Inverted yield curve dinilai kerap mendahului datangnya resesi, akan tetapi ekonom meminta agar tidak ada generalisasi, sebab hal tersebut bukan jaminan pasti akan ada resesi.

Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, perekonomian AS masih tergolong baik, meski terjadi perlambatan ekonomi di AS akibat perang dagang tetapi kemungkinan resesi dalam dua tahun mendatang masih kecil. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

Wapres: Pemerintah Komitmen Berantas Korupsi

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi, meskipun Presiden Joko Widodo melalui…

PERTUMBUHAN EKONOMI RI DIPREDIKSI 4,9% - Moody’s: Perbankan Lokal Masih Miliki Resiliensi

Jakarta-Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service, menilai sektor perbankan ikut terpukul dengan adanya ketidakpastian global. Namun, perbankan Indonesia dinilai masih…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

Wapres: Pemerintah Komitmen Berantas Korupsi

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi, meskipun Presiden Joko Widodo melalui…

PERTUMBUHAN EKONOMI RI DIPREDIKSI 4,9% - Moody’s: Perbankan Lokal Masih Miliki Resiliensi

Jakarta-Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service, menilai sektor perbankan ikut terpukul dengan adanya ketidakpastian global. Namun, perbankan Indonesia dinilai masih…