Pimpinan: KPK Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan Manapun

Pimpinan: KPK Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan Manapun

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan bahwa KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Kalau kita lihat seperti apa bentuk Pasal 3 Undang-Undang KPK, Pasal 3 Undang-Undang KPK itu tegas sekali mengatakan bahwa KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Anda bayangkan KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Saut.

Hal tersebut dikatakannya saat diskusi "Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8).

Oleh karena itu, kata Saut, saat panitia seleksi calon pimpinan KPK (pansel capim KPK) mendatangi gedung KPK, ia menyatakan bahwa proses seleksi tersebut ibarat "medan perang"."Oleh sebab itu, ketika pansel kemarin datang ke kami, saya katakan ke bapak ibu pansel saya bilang ini 'medan perang'-nya karena kita mencari lima panglima perang yang secara bersamaan kolektif kolegial," ucap Saut.

Menurut Saut, banyak pekerjaan yang dihadapi oleh calon pimpinan KPK periode mendatang, salah satunya bisa menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK).

Untuk diketahui bahwa IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2019 lalu menunjukkan kenaikan tipis, yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

"Bagaimana sekarang kita bisa mencari orang-orang yang bisa memerangi angka 38 ini kita bisa dongkrak ke atas kalau bila perlu naiknya jangan satu satu, bisa tidak kita naik lima dan seterusnya," ucap Saut.

Bahkan, kata Saut, saat lembaganya melipatgandakan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak dua kali pada 2016 dan 2017, namun IPK Indonesia 2017 tetap 37 poin."Jadi, apa yang bisa disimpulkan di situ, penindakan saja juga tidak baik maka kombinasinya sekarang kita masuk bicara pencegahan dan penindakan," tutur Saut.

Kesempatan yang sama, Shinta Nuriyah istri mendiang Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan bahwa proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menyisakan banyak persoalan serius.

"Dalam kacamata saya, proses pemilihan pimpinan KPK kali ini telah menyisakan banyak persoalan serius, mulai dari panitia seleksinya, hingga para calon yang mendaftar," kata Shinta.

Padahal lanjut Shinta, KPK adalah ujung tombak dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga harus diupayakan dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan berintegritas."Apabila pimpinan tidak cakap dan tidak beintegritas maka tombak-tombaknya akan tumpul, tidak bisa digunakan untuk memberantasan korupsi dengan baik," ucap dia.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada upaya dari kita semua untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yg terpilih nantinya memang yang terbaik yang memiliki kualifikasi lebih, baik secara profesi, moral maupun intelektual.

"Upaya ini bukan hanya dari pansel tetapi juga dari setiap kita warga negara bisa urun rembuk seperti saya ini dan memberikan masukan atas mereka-mereka yang akan dipilih menjadi pimpinan KPK," ujar Shinta.

Mengingat, kata dia, kejahatan korupsi sering kali dilakukan dengan cara yang cantik dan anggun sehingga pelakunya malah terjerat sebagai seorang "pahlawan"."Ini lah yang menyebabkan para pelaku tidak merasa berubah melakukan tindak kejahatan korupsi," kata dia.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses seleksi capim KPK saat ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak cenderung kepada kepentingan salah satu pihak. Melainkan, hanya kepentingan untuk memberantas korupsi sepenuhnya di Indonesia.

"Sayangnya ada beberapa calon pimpinan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut tetapi tetap diloloskan oleh pansel," ungkap Shinta.

Sebagai bagian dari masyarakat, ucap dia, yang kami khawatirkan apabila pimpinan KPK yang terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi maka tidak hanya upaya pemberantasan korupsi akan tersendat tetapi juga akan menjadi "abuse of power" atau penyelewengan kekuasaan. Ant

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi: Korupsi Kecil dan Besar Sama-sama Tidak Boleh

Presiden Jokowi: Korupsi Kecil dan Besar Sama-sama Tidak Boleh   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan baik korupsi kecil maupun…

Kaligis Luncurkan Buku "KPK Bukan Malaikat" di Penjara

Kaligis Luncurkan Buku "KPK Bukan Malaikat" di Penjara   NERACA Bandung - Pengacara OC Kaligis meluncurkan buku bertajuk Komisi Pemberantasan Korupsi…

Produsen Minta Pemerintah Tindak Tegas Kasus Pemalsuan

Produsen Minta Pemerintah Tindak Tegas Kasus Pemalsuan   NERACA Jakarta - Direktur PT Usaha Jaya Primatek (UJP) Tommy Halim selaku pemasok…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan, memperoleh pembiayaan…

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan   NERACA Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga…

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan - Sejak Berdiri 2016

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan Sejak Berdiri 2016   NERACA  Bogor - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…