NERACA

Jakarta - Program pembiayaan ultra mikro dari pemerintah telah membantu permodalan sebanyak 177.480 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Tengah sejak diluncurkan pada pertengahan 2017. "Setidaknya sudah ada Rp580 miliar lebih dana yang dikucurkan pemerintah melalui program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jateng," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah di Semarang, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, pembiayaan ultra mikro sangat dibutuhkan masyarakat kecil, khususnya oleh para pelaku UMKM yang selama ini sering terkendala permodalan. Ia mengakui masih banyak pelaku UMKM di Jateng yang belum bisa mengakses perbankan terkait dengan permodalan sehingga program ini diluncurkan sebagai jembatan pemerintah kepada para pengusaha kelas bawah yang kesulitan memperoleh modal.

Program tersebut memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta untuk tiap nasabah dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam penyalurannya agar penyebarannya semakin cepat. "Dengan bantuan modal ini, maka masyarakat kecil akan dapat berwirausaha dan wirausaha adalah kunci pengurangan kemiskinan di Indonesia," ujarnya di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Rapat Kerja Pembiayaan Ultra Mikro di Hotel Aston Semarang.

Gubernur Ganjar Pranowo menyambut baik kesuksesan program pembiayaan ultra mikro dalam menjembatani para pelaku UMKM kecil terkait akses permodalan, namun harus tetap diberikan pendampingan. "Harus ada pendampingan dan pembinaan yang diberikan. Tugas siapa itu, ya pemerintah," katanya.

Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jateng untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM agar dapat berkembang serta dapat merambah pasar internasional. Ganjar menilai program tersebut sangat tepat untuk mempercepat perkembangan UMKM sehingga lembaga-lembaga pembiayaan pemerintah harus berperan besar dalam membantu masyarakat kecil dalam hal pembiayaan.

"Jangan sampai kalah saing dengan rentenir. Kalau bisa pegawai pembiayaan pemerintah proaktif turun ke lapangan, jangan menunggu mereka mengajukan pinjaman, namun harus berinisiatif memberikan penawaran pinjaman ke mereka," ujarnya.