Ketika pada awalnya pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter (atau 33,3%) bukanlah sesuatu yang baru. Kita pernah mengalami beberapa kali kebijakan menaikkan harga BBM, misalnya pada Mei 2008 pemerintah pernah menaikkan harga BBM sebesar 31%. Bahkan pada 2005, kenaikan dilakukan dua kali pada Maret dan Oktober. Sehingga, besaran kenaikannya sepanjang tahun mencapai tiga kali lipat, dan inflasi yang ditimbulkan jika harga BBM naik Rp 1.500 juga tidak terlalu berat pada tahun ini.

Data BPS mengungkapkan, kenaikan harga BBM Rp1.500 per liter, maka dampak langsung inflasi hanya sebesar 0,9%. Itupun jika ditambah dengan dampak langsungnya di masyarakat, paling inflasi sekitar 1,8%. Sehingga, total dampaknya mencapai 2,7%.

Apabaila dibandingkan dengan periode yang lalu, secara ekonomi, kenaikan kali ini jauh lebih  terjaga (manageable). Karena kondisi makro kita sedang dalam posisi bagus. Hal ini tampaknya  tidak akan mempengaruhi penilaian lembaga pemeringkat terhadap prospek perekonomian Indonesia.  

Momentum bagus ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Salah satunya, adalah untuk  mengembangkan politik energi yang baik, selama ini kita terlalu bertumpu pada energi fosil. Di sisi lain, potensi sumber daya alternatif terbuka sangat lebar, karena Indonesia kaya akan akan sumber daya air, angin dan cahaya matahari. Energi panas bumi (geotermal), merupakan salah satu alternatif yang paling mungkin dikembangkan, mengingat potensi panas bumi Indonesia diperkirakan 28.000 megawatt, sekitar 40% dari potensi dunia.

Yang menarik dari hasil keputusan DPR pekan lalu, pemerintah baru boleh mengubah harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) mengalami perubahan sebesar 15% selama 6 bulan mendatang.

Meski pada ranah hukum masih terbuka kemungkinan untuk mengajukan pembatalan UU ke Mahkamah Konstitusi (MK), faktanya RAPBN-P 2012 sudah disetujui DPR. Lalu persoalannya, bagaimana tindak lanjut putusan tersebut? Jawabannya benahi politik anggaran. Kemudian mengubah arah kebijakan energi dalam jangka menengah dan panjang di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Memang benar, pemerintah kini dalam posisi sulit. Karena, asumsi APBN-P 2012 dengan nilai subsidi BBM Rp137 triliun dan subsidi listrik Rp64,9 triliun itu disusun dengan skenario harga BBM naik Rp1.500 per liter. Artinya, bila harga BBM tidak bisa dinaikkan dalam waktu dekat, maka pemerintah harus berani menutup besaran subsidi dari pos lain.

Tentu alternatif pilihannya adalah melakukan efisiensi pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Hanya yang perlu diwaspadai, jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran tersebut justeru kontraproduktif terhadap perekonomian. Karena fungsi belanja pemerintah sejatinya untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Sehingga, jika pemotongan anggaran dilakukan, kemampuan K/L untuk menopang perekonomian menjadi terbatas. Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kinerja K/L, dan menentukan tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran. Semakin buruk K/L dalam penyerapan anggaran, semakin besar potongan yang dilakukan. Dengan begitu, efisiensi dilakukan dengan berbasis pada kinerja K/L. Pemerintah juga bisa menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) 2010 sebesar Rp51 triliun, atau hasil dari penerbitan surat berharga negara (SBN)  Rp25 triliun. Ini menguji kapasitas anggaran di masa depan.