Perlu Antisipasi Kemarau Berdampak Produksi Pertanian

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengingatkan pentingnya antisipasi atas datangnya musim kemarau yang dapat berdampak pada turunnya produksi hasil pertanian. Darori mengatakan, potensi terjadinya puso dan gagal panen pada tahun ini bisa diantisipasi melalui sistem pengairan yang baik. Namun, menurut dia, pemeliharaan waduk maupun saluran irigasi yang ada saat ini belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal.

"Ketika kita butuh air, justru kita tidak punya air. Maka saya usulkan kepada pemerintah, selain membangun waduk baru, waduk lama juga dipelihara. Sehingga bisa digunakan masyarakat di musim kemarau," kata Darori.

Selain itu, ia mengharapkan pemerintah juga memberikan perhatian kepada kebijakan subsidi usai masa panen bagi para petani dan jaminan atas kepastian harga hasil panen. "Jangan sekarang hanya subsidi kasih traktor, pupuk. Kalau subsidi pasca panen, pasti petani berlomba-lomba untuk tingkatkan hasil produksi," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menambahkan musim kemarau yang dapat mengganggu pasokan pangan ini dapat diantisipasi dengan penyiagaan cadangan beras oleh Bulog.

Meski demikian, Bulog sudah memiliki penugasan untuk penyaluran beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung sehingga berpotensi mengurangi stok beras di gudang. "Kalau itu berjalan, artinya berkurang sekitar satu jutaan ton, sisa sekitar 1,3 juta ton. Semoga tidak dipakai lagi untuk operasi pasar," kata Dwi Andreas.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah harus melakukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi potensi penurunan produksi pangan, apalagi minimal cadangan aman di Bulog sekitar 1,5 juta ton beras. "Kalau stok di bawah satu juta ton itu artinya gawat lah. Amannya 1,5 juta ton sampai akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi terjadinya penurunan produksi gabah maupun beras akibat musim kemarau hingga Desember 2019.

Musim kemarau yang berkepanjangan ini telah menyebabkan bencana kekeringan dan mulai menurunkan luas lahan baku sawah di berbagai daerah. Terdapat tujuh provinsi yang mulai terdampak dari musim kemarau ini yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Sarwo Edhi saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta, seperti disalin dari Antara.

Untuk pompanisasi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter. "Khusus untuk Purwakarta, kami telah memberikan bantuan sebanyak 300 mesin pompa," kata dia.

Sarwo Edhi mengatakan untuk pembangunan embung, bagi yang akan mengajukan ada syaratnya. Di antara syarat itu ialah pembangunan embung harus di lahan milik desa, lahan pemerintah ataupun lahan hibah dari masyarakat.

Syarat itu diberlakukan agar pembangunan embung tidak sia-sia, aman dan bisa dimanfaatkan seluruh petani. "Anggarannya kita bantu melalui DAK, asal lahan yang disiapkan yaitu 25 x 25 meter dengan kedalaman 2 meter," kata dia.

Sementara itu, saat melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta, Sarwo Edhie yang didampingi Wakil Bupati Purwakarta Aming mengecek langsung kondisi areal pesawahan di Desa Cibodas, Bungursari yang dilanda kekeringan. Menurut dia, saat ini kekeringan berpotensi terjadi disejumlah wilayah pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di luar wilayah itu masih aman, karena masih turun hujan.

Terobosan Kementerian Pertanian dengan ekstensifikasi penanaman padi melalui program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) terus dilakukan karena kondisi eksisting lahan sawah sudah sangat sulit untuk dilakukan perluasan.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan lahan kering dan lahan rawa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya untuk penyediaan beras. Perluasan lahan yang akan dikembangkan adalah: perluasan di areal lahan kering, juga perluasan areal lahan rawa seluas 1 juta hektare yang terdiri dari rawa lebak dan pasang surut.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…