Asian Games Gagalkan Rencana Soekarno Pindahkan Ibukota

Asian Games Gagalkan Rencana Soekarno Pindahkan Ibukota
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyebutkan penyelenggaraan Asian Games IV/1962 di Jakarta menggagalkan rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
"Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai. Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi," kata dia dalam diskusi Polemik soal "Gundah Ibu Kota Dipindah", di Jakarta.
Menurut dia, Bung Karno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia. 
Bung Karno pun meninjau langsung ke Palangkaraya untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Namun menjelang 1960-an, niat Bung Karno harus ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.
"Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Makanya Jakarta dibangun hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia," tuturnya.
Ia menyebutkan rencana pemindahan ibu kota negara karena ada faktor pendorong dan penarik. Dalam sejarah Indonesia, ketika pusat pemerintahan di pindah ke Yogyakarta ketika itu ada faktor pendorong di mana Jakarta dalam kondisi tidak aman.
"Yogyakarta ditawarkan jadi pusat pemerintah karena ada situasi genting yang menjadi faktor pendorongnya. Begitu juga ketika presiden sempat mengirim surat pembentukan pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi karena ada faktor darurat," ujarnya.
Pemindahan ibu kota, menurut Asvi, sudah sangat diperlukan karena berbagai faktor pendorong itu sudah ada sekarang. "Kemacetan kita bisa bayangkan 40 tahun lagi. Banjir, tenggelamnya Jakarta Utara, belum lagi kemacetan dan lain-lain," katanya.
Dengan dipindahkan ibu kota diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah timur. "Harapannya diletakan di tengah-tengah akan mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menoleh ke timur," katanya.
Pada banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya, terjadi pemisahan peran benar-benar antara ibukota pemerintahan dan "ibu kota bisnis" alias pusat bisnis dan lain-lain.
Di antara negara itu adalah pemisahan antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya di Malaysia, di mana Putrajaya benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara. Hal lain yang dicatat adalah posisi ibu kota baru itu tidak selalu ada di tengah-tengah negara bersangkutan. Canberra di Australia sebagai contoh, ada di pantai tenggara negara benua itu. (ant)

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyebutkan penyelenggaraan Asian Games IV/1962 di Jakarta menggagalkan rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai. Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi," kata dia dalam diskusi Polemik soal "Gundah Ibu Kota Dipindah", di Jakarta.

Menurut dia, Bung Karno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia. 

Bung Karno pun meninjau langsung ke Palangkaraya untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Namun menjelang 1960-an, niat Bung Karno harus ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.

"Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Makanya Jakarta dibangun hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia," tuturnya.

Ia menyebutkan rencana pemindahan ibu kota negara karena ada faktor pendorong dan penarik. Dalam sejarah Indonesia, ketika pusat pemerintahan di pindah ke Yogyakarta ketika itu ada faktor pendorong di mana Jakarta dalam kondisi tidak aman.

"Yogyakarta ditawarkan jadi pusat pemerintah karena ada situasi genting yang menjadi faktor pendorongnya. Begitu juga ketika presiden sempat mengirim surat pembentukan pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi karena ada faktor darurat," ujarnya.

Pemindahan ibu kota, menurut Asvi, sudah sangat diperlukan karena berbagai faktor pendorong itu sudah ada sekarang. "Kemacetan kita bisa bayangkan 40 tahun lagi. Banjir, tenggelamnya Jakarta Utara, belum lagi kemacetan dan lain-lain," katanya.

Dengan dipindahkan ibu kota diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah timur. "Harapannya diletakan di tengah-tengah akan mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menoleh ke timur," katanya.

Pada banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya, terjadi pemisahan peran benar-benar antara ibukota pemerintahan dan "ibu kota bisnis" alias pusat bisnis dan lain-lain.

Di antara negara itu adalah pemisahan antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya di Malaysia, di mana Putrajaya benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara. Hal lain yang dicatat adalah posisi ibu kota baru itu tidak selalu ada di tengah-tengah negara bersangkutan. Canberra di Australia sebagai contoh, ada di pantai tenggara negara benua itu. (ant)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…