Berdampak Positif Pada Ekonomi Daerah - Kaltim Jadi Ibukota RI:

Kaltim Jadi Ibukota RI: Berdampak Positif Pada Ekonomi Daerah Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebutkan jika Provinsi Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Menurut Isran Noor, dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kaltim semata, namun seluruh provinsi di Kalimantan dan juga provinsi yang berbatasan langsung dengan Kaltim, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan terkena imbas positifnya. "Dampak positif yang nyata semisal soal pembangunan, tentunya bakal ada pembangunan dengan skala besar terkait pemindahan Ibukota," katanya kepada awak media di Samarinda. Terkait ketersediaan lahan seluas 3.000 hektare yang menjadi prioritas awal untuk pembangunan infrastruktur utama, Gubernur menegaskan, lahan tersebut sudah siap dan merupakan tanah negara. Baik lokasi di Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, keduanya merupakan tanah negara. Tidak ada konflik ataupun sengketa lahan. Jika ada yang bermain maka akan rugi sendiri, karena itu tanah negara, tegas Isran. Mantan Bupati Kutai Timur ini menegaskan, tidak ada indikasi spekulan tanah untuk melakukan tindakan menyimpang terkait lahan calon ibu kota negara. Pihaknya akan segera membuat peraturan gubernur (pergub) tentang kawasan khusus non komersial. Kawasan tersebut tidak bisa diperjualbelikan sebelum ataupun sesudah keluar Keputusan Presiden terkait penetapan lokasi ibukota negara, tegas Isran. Terkait kesiapan masyarakat Kaltim dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), ia menyebut Pemprov Kaltim bersama kabupaten/kota terus memberikan informasi kepada masyarakat Kaltim. Karena ini merupakan tanggungjawab dan bagian dari kontribusi Kaltim dalam pembangunan nasional. Yang jelas SDM akan mengikuti jika tidak akan tertinggal. Tapi secara keseluruhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim diatas rata-rata nasional. Penduduknya pun heterogen. Kompetisinya akan terjadi secara otomatis dan masyarakat siap, jelasnya. Berdasarkan pantuan di lapangan, sejumlah masyarakat Kaltim merasa yakin bahwa ibu kota neagara bakal dipindahkan ke Kaltim, meski ada sebagian yang menyatakan keraguannya. "Tentu sebagai masyarakat Kaltim kami bangga, dan semoga pembangunan di Kaltim semakin terlihat nyata," kata Harun Nafsi warga Semboja, Kukar. Sementara masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena akan memajukan daerah dan mengangkat martabat masyarakat setempat. Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Jacobus Kumis, mengatakan hal itu pada acara Seminar Nasional dan Rakernas I Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN), di Jakarta. "Kami masyarakat adat Dayak akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, kami meminta pemerintah untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak," kata Jacobus. Menurut Jacobus, setelah nantinya ibu kota negara pindah ke Kalimantan, pemerintah jangan sampai menjadikan masyarakat Dayak hidup sulit di daerahnya sendiri. Pada kesempatan tersebut, Jacobus juga meminta kepada pemerintah untuk memilah-milah lokasi lahan yang akan menjadi ibu kota negara, seperti ring satu, ring dua, ring tiga, dan seterusnya. "Dalam wilayah ibu kota negara itu, juga kami minta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan dan merupakan lahan mandiri masyarakat adat, meskipun lokasinya sudah di ring kesekian," katanya. Di sisi lain, Jacobus mengingatkan para intelektual masyarakat Dayak untuk kreatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. "Para intelektual masyarakat Dayak jangan diam saja, tunjukkan kreativitas dan kontribusinya pada pembangunan nasional," katanya. Jacobus juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak yang sudah maju dan menjadi tokoh, misalnya kepala daerah, anggota dewan, cendekiawan, agar membantu pendidikan masyarakat Dayak lainnya, minimal sampai tamat SMA. "Kalau masyarakat Dayak banyak yang cerdas maka bisa membangun Indonesia di daerahnya," katanya. Sementara itu, mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Nyelong Simon, mengatakan masyarakat adat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dalam menyikapi rencana pemindahan ibu kota, menurut dia, masyarakat adat Dayak harus bisa memetakan potensi diri masyarakat dan daerahnya. "Potensi diri itu yang akan dikembangkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan program Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan, sehingga masyarakat Dayak nantinya dapat berperan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya. Nyelong mengingatkan masyarakat Dayak harus aktif bekerja mengembangkan potensi diri dan menyikapi perkembangan zaman, agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman. (ant)

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebutkan jika Provinsi Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Menurut Isran Noor, dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kaltim semata, namun seluruh provinsi di Kalimantan dan juga provinsi yang berbatasan langsung dengan Kaltim, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan terkena imbas positifnya. "Dampak positif yang nyata semisal soal pembangunan, tentunya bakal ada pembangunan dengan skala besar terkait pemindahan Ibukota," katanya kepada awak media di Samarinda.

Terkait ketersediaan lahan seluas 3.000 hektare yang menjadi prioritas awal untuk pembangunan infrastruktur utama, Gubernur menegaskan, lahan tersebut sudah siap dan merupakan tanah negara. Baik lokasi di Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, keduanya merupakan tanah negara. Tidak ada konflik ataupun sengketa lahan. Jika ada yang bermain maka akan rugi sendiri, karena itu tanah negara, tegas Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menegaskan, tidak ada indikasi spekulan tanah untuk melakukan tindakan menyimpang terkait lahan calon ibu kota negara.

Pihaknya akan segera membuat peraturan gubernur (pergub) tentang kawasan khusus non komersial. Kawasan tersebut tidak bisa diperjualbelikan sebelum ataupun sesudah keluar Keputusan Presiden terkait penetapan lokasi ibukota negara, tegas Isran.

Terkait kesiapan masyarakat Kaltim dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), ia menyebut Pemprov Kaltim bersama kabupaten/kota terus memberikan informasi kepada masyarakat Kaltim. Karena ini merupakan tanggungjawab dan bagian dari kontribusi Kaltim dalam pembangunan nasional.

Yang jelas SDM akan mengikuti jika tidak akan tertinggal. Tapi secara keseluruhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim diatas rata-rata nasional. Penduduknya pun heterogen. Kompetisinya akan terjadi secara otomatis dan masyarakat siap, jelasnya.

Berdasarkan pantuan di lapangan, sejumlah masyarakat Kaltim merasa yakin bahwa ibu kota neagara bakal dipindahkan ke Kaltim, meski ada sebagian yang menyatakan keraguannya. "Tentu sebagai masyarakat Kaltim kami bangga, dan semoga pembangunan di Kaltim semakin terlihat nyata," kata Harun Nafsi warga Semboja, Kukar.

Sementara masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena akan memajukan daerah dan mengangkat martabat masyarakat setempat.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Jacobus Kumis, mengatakan hal itu pada acara Seminar Nasional dan Rakernas I Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN), di Jakarta. "Kami masyarakat adat Dayak akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, kami meminta pemerintah untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak," kata Jacobus.

Menurut Jacobus, setelah nantinya ibu kota negara pindah ke Kalimantan, pemerintah jangan sampai menjadikan masyarakat Dayak hidup sulit di daerahnya sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Jacobus juga meminta kepada pemerintah untuk memilah-milah lokasi lahan yang akan menjadi ibu kota negara, seperti ring satu, ring dua, ring tiga, dan seterusnya. "Dalam wilayah ibu kota negara itu, juga kami minta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan dan merupakan lahan mandiri masyarakat adat, meskipun lokasinya sudah di ring kesekian," katanya.

Di sisi lain, Jacobus mengingatkan para intelektual masyarakat Dayak untuk kreatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. "Para intelektual masyarakat Dayak jangan diam saja, tunjukkan kreativitas dan kontribusinya pada pembangunan nasional," katanya.

Jacobus juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak yang sudah maju dan menjadi tokoh, misalnya kepala daerah, anggota dewan, cendekiawan, agar membantu pendidikan masyarakat Dayak lainnya, minimal sampai tamat SMA. "Kalau masyarakat Dayak banyak yang cerdas maka bisa membangun Indonesia di daerahnya," katanya.

Sementara itu, mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Nyelong Simon, mengatakan masyarakat adat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Dalam menyikapi rencana pemindahan ibu kota, menurut dia, masyarakat adat Dayak harus bisa memetakan potensi diri masyarakat dan daerahnya. "Potensi diri itu yang akan dikembangkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan program Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan, sehingga masyarakat Dayak nantinya dapat berperan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya.

Nyelong mengingatkan masyarakat Dayak harus aktif bekerja mengembangkan potensi diri dan menyikapi perkembangan zaman, agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman. (ant)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…