Aturan Tutup Kartu Kredit Harus Jelas - BI Didesak

NERACA

Jakarta – Banyaknya kartu kredit yang beredar membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kebanjiran akan aduan. Apalagi penerbitan kartu kredit (KK) tidak diikuti dengan aturan penutupan kartu kredit yang jelas. Karena Bank Indonesia sebagai regulator diharapkan bisa mengatur dengan ketat terkait dengan aturan yang memudahkan nasabah menutup kartu kredit. “Sejauh ini nasabah merasa kesulitan untuk menutup kartu kredit akibat adanya penerbit yang berusaha menghindari penutupan kartu kredit milik nasabah,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo dalam konferensi persnya di Jakarta,3/4

Menurut Sudaryatmo, pengaduan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di YLKI cukup tinggi. Namun kebanyakan aduan itu soal sulitnya menutup KK. "Jika sudah memiliki satu kartu kredit, kita gampang untuk memiliki kartu berikutnya. Tetapi, begitu kita mau tutup sulitnya setengah mati," tambahnya

Kondisi semacam ini, kata Sudaryatmo, perlu disikapi oleh BI dengan mengeluarkan aturan tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk menutup kartu kredit. "Jadi yang paling penting di sini adalah membuat aturan agar bisa menutup kartu kredit. Selama ini pihak perbankan justru malah mempersulit konsumen untuk menutup kartu kredit," ungkapnya.

Ia menambahkan, aturan yang mesti dikeluarkan BI terkait persoalan ini bisa lebih mengarah pada teknis dan tahapan-tahapn untuk menutup kartu kredit. "Jadi mesti dibuat aturan menutup kartu kredit itu tahapan-tahapannya seperti apa. Sehingga, petugas yang melayani untuk penutupan kartu kredit tidak justru menghindar dan mempersulit upaya nasabah," imbuh Sudaryatmo.

Bahkan, lanjut Sudaryatmo, sejauh ini tidak sepenuhnya nasabah pemegang kartu kredit yang memahami product knowledge secara utuh. "Umumnya, pemasaran kartu kredit hanya menyajikan benefit kartu kredit, tanpa menjelaskan karakter produk secara utuh. Jadi tidak menjelaskan secara detil kekurangannya," ucapnya.

Pada dasarnya, jelas dia, kartu kredit merupakan alat pembayaran dan fasilitas peminjaman, namun selama ini penerbit kartu justru lebih menonjolkan fasilitas peminjaman. "Jadi dengan meningkatkan kredit, itu bisa meningkatkan purchasing power. Sebenarnya meningkatkan purchasing power itu dengan meningkatkan income, bukan meningkatkan peminjaman," jelasnya.

Dikatakan Sudaryatmo, sudah saatnya bagi BI untuk mengintensifkan kampanye bahwa kartu kredit sebagai alat pembayaran jauh lebih sehat, ketimbang sebagai alat peminjaman. "Orang lebih mengenal kartu kredit itu sebagai fasilitas piminjaman, bukan sebagai alat pembayaran. Sebenarnya batasnya tipis, begitu transaksi pembayarannya lunas, maka kartu itu sebagai alat pembayaran. Namun, begitu dicicil, itu sebagai fasilitas peminjaman. Dicicil itu tidak masalah, asalkan mereka sadar dengan perhitungan bunga," paparnya.

Sebelumnya Bank Indonesia mulai memberlakukan perubahan aturan tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Aturan ini bakal diatur dalam PBI Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Mulai 2013, nasabah dengan pendapatan di bawah Rp 10 juta per bulan hanya boleh memiliki kartu maksimal dari dua penerbit saja. **bari

Related posts