Subsidi BBM Lebih Besar Dari Dampak Bencana Besar Di Indonesia

Subdisi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp137,4 triliun dapat membengkak nantinya. Sebab asumsi yang digunakan harga ICP US$105 per barel. Padahal harga riil Februari 2012 sudah US$122 per barel. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2011, dimana subsidi BBM dalam APBN-P Rp129,7 triliun. Tapi realisasinya Rp165,2 triliun.

Subdisi BBM Rp137,4 triliun sangat besar. Angka tersebut jauh lebih besar daripada total kerusakan dan kerugian bencana besar yang terjadi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2011. Total dampak 10 bencana besar di Indonesia “hanya” sekitar Rp106,7 triliun. Artinya dampak bencana yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di daerah bencana tersebut hanya 78% dari subsidi BBM 2012.

Kerusakan dan kerugian dari 10 bencana besar tersebut adalah: gempa bumi dan tsunami Aceh dan Nias (2004) Rp41,4 triliun, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006) Rp29,15 triliun, gempabumi Sumatera Barat (2007) Rp2,45 triliun, banjir Jakarta (2007) Rp5,18 triliun, gempa bumi Bengkulu (2007) Rp1,88 triliun, gempa bumi Sumatera Barat (2009) Rp20,87 triliun, tsunami Mentawai (2010) Rp348 milyar, banjir bandang Wasior (2010) Rp281 milyar, erupsi Merapi (2010) Rp3,56 triliun, dan lahar dingin Merapi (2011) sekitar Rp1,6 triliun.

Bandingkan pula subsidi BBM tersebut dengan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana yang hanya sekitar Rp4,5 triliun per tahun. Hanya 3,3%nya saja. Bahkan jika diasumsikan dana cadangan penanggulangan bencana flat, atau tetap saja Rp4,5 per tahunnya, maka Rp137,4 triliun tersebut setara dengan penggunaan selama 30 tahun. Padahal dana cadangan penanggulangan bencana tersebut digunakan untuk mengatasi semua bencana besar maupun kecil yang terjadi di seluruh Indonesia. Terlalu kecil. Tidak aneh jika akhirnya korban bencana memperoleh bantuan pembangunan rumah menunggu 3 tahun setelah bencana.

Sebagai gambaran lain, subsidi BBM dengan nilai Rp137,4 triliun itu, jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka banyak manfaatnya. Jembatan Selat Sunda dengan panjang 31 km dan lebar 60 m hanya membutuhkan Rp117 triliun. JSS ini dapat menjadi landmark Indonesia dan memberikan manfaat lain bagi nasional maupun lokal. Pembangunan keretaapi cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 685 km sehingga Jakarta-Surabaya dapat dicapai 3 jam yang membutuhkan Rp90 triliun.

Kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp5 triliun. Pembangunan MRT Jakarta sepanjang 14 km yang butuh dana Rp8,5 triliun sehingga kemacetan di Jakarta dapat diatasi. Atau pembangunan Jembatan Suramadu atau sejenis yang menghabiskan dana Rp4,5 triliun sehingga dapat menjangkau aksesibilitas antar pulau. Artinya subsidi BBM tersebut sangat besar. Akibatnya menjadi beban pemerintah yang akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

Ini hanya perbandingan antara subsidi BBM dengan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjukkan bahwa dana tersebut sangat besar. Tanpa ada kepentingan politik apa pun.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…