Sekitar 180 Ribu PNS Siap Pindah ke Kaltim - JIKA MENOLAK TERKENA SANKSI DISIPLIN

Jakarta-Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, sekitar 180.000 pegawai negeri sipil (PNS) akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, yang akan pindah hanya PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat saja, sementara yang berada di daerah tidak akan turut serta.

NERACA

"Kita sudah data, yang akan pindah itu PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat, bukannya yang di daerah. Yang berada di kementerian/lembaga dan badan-badan yang di tingkat pusat itu jumlahnya kurang lebih 180.000 ASN," ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, angka ini tidak termasuk dari aparatur negara yang bakal pensiun dalam waktu dekat ini. Sehingga PNS yang akan ikut mengatur negara di ibu kota baru merupakan PNS berusia muda.

Ke-180.000 PNS itu tentu sebagian tidak akan terkena mutasi, karena sebagian dari mereka akan pensiun. Paling tidak pensiun tahun ini, tahun depan, tahun 2021 sampai 2024. Jadi yang akan menduduki posisi yang baru (di ibu kota baru) itu ASN-ASN yang muda. "Sekarang PNS muda kita ini sangat andal, terutama periode perekrutan tahun 2017, tahun 2018 yang lalu, dan sekarang tahun 2019. Itu andal, siap mental, wawasan cukup bagus, kemampuan berpikir, profesionalisme cukup bagus," ujarnya.

Menurut Syafruddin, berpindahnya ibu kota negara dan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah niatan baik yang ke depan bakal memberikan manfaat besar bagi negara.

"Perpindahan ibu kota itu adalah niatan yang baik bagi sebuah bangsa yang mau maju. Mari kita berpikir gini, tidak ada negara satu pun di dunia ini, manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakat. Pasti manfaatnya akan besar, bagi siapapun, khususnya ASN," ujarnya.

Syafruddin menjelaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindah ke ibu kota baru akan diberikan fasilitas tempat tinggal. Dia menjelaskan nantinya wilayah tersebut akan dijadikan green city atau kota hijau.

“Jadi semua fasilitas itu akan tersedia, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan yang andal, fasilitas kesehatan, semua, justru di sana bisa efisien kalau ASN atau aparatur pindah ke sana. Paling tidak, kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara," ujarnya.

Syafruddin mengatakan kurang lebih 180.000 ASN yang pindah tidak akan membeli hunian atau mengontrak seperti di Jakarta. Mereka kata dia akan ditempatkan tidak jauh dari tempat bekerja. "Karena cukup jalan kaki karena ini smart city, semua semua fasilitas akan ada untuk anak sekolah untuk kesehatan untuk rekreasi dan sebagainya. Karena 180.000 itu tidak terlalu banyak," ujarnya.

Menurut dia hal tersebut dapat mempermudah para ASN. Transportasi juga kata dia jarang digunakan. Sehingga pengeluaran lebih efisien. "Paling tidak transportasi itu tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh, anak-anak sekolah tidak perlu diantar pakai mobil atau Go-Jek, atau tanpa mengeluarkan biaya," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan pemindahan ibu kota membutuhkan proses yang panjang. Walau Presiden Jokowi sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara namun hal tersebut akan dikaji DPR dan diputuskan bersama-sama.

"Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai sampai dibahas lagi tentang RUUTR nya. Baru dibuat perencanaan yang fiks. Karena ini bagaimana pun baru diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama," ujarnya, kemarin.

JK menjelaskan, perlu ada beberapa hal perlu dikaji mendalam. Dan perlu ada langkah-langkah perlu diperhatikan. Seperti sektor pemerintahan, ekonomi. Hal tersebut akan dikaji secara akademis. Sampai akhirnya terbentuk aturan.

"Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu 4 tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu di pertimbangan dengan hati-hati," ujarnya.

Hingga saat ini pemerintah belum ada pembicaraan terkait aturan ibu kota baru. Kajian pun baru sampai ke DPR dan prosesnya pun masih panjang. Politikus Golkar itu pun belum mengetahui rencana aturan tersebut akan dikaji kembali.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi.

Ada Sanksi

Sementara itu, Hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) menggambarkan mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) tak setuju rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Hasil survei menyebutkan, 94,7% ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindah.

Menurut Syafruddin, bisa saja PNS yang menolak pindah karena ingin pensiun. "Saya sarankan tidak usah survei-survei lah ASN. Mungkin yang tidak mau pindah orangnya mau pensiun, yang sudah tidak terikat dengan aturan. Karena warna-warnanya banyak tidak seperti TNI/polri," ujarnya.

Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak perlu dikhawatirkan. Terutama oleh para ASN atau PNS. Dia memastikan pemindahan ibu kota berdampak positif. "Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya, ASN dan aparatur negara apapun terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara," ujarnya.

Dia mengingatkan, dalam peraturannya, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Jika ASN menolak, ada sanksi dari aturan yang berlaku. "Sudah ada UUnya, tidak perlu bicara sanksi. Saya kan sudah sampaikan tadi, TNI/Polri, ASN sudah terikat negara. Ketika dia masuk, teken dulu dia. Janjinya kepada bumi pertiwi kita tidak ada bedanya. TNI/Polri, aparat penegak hukum, ASN itu sama jadi satu namanya aparat negara," lanjut Syafruddin seperti dikutip merdeka.com.

Pemindahan PNS akan dilakukan setelah semua proses persiapan selesai. Pihaknya sudah mendata, 180.000 PNS yang akan pindah ke ibu kota baru. PNS yang pindah terutama mereka yang bekerja di kementerian pusat, bukan di daerah. "Kita sudah data, yang berada di kementerian lembaga dan badan badan itu yang di tingkat pusat itu jumlahnya 180 ribu ASN," kata Syafruddin.

Presiden juga menjawab sejumlah pro dan kontra pemindahan ibu kota yang selama ini berkembang di masyarakat. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Juga airport bandara udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kedua, beban di Pulau Jawa, yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. 58% PDB, ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah tetap di Pulau Jawa. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…

DAMPAK SERANGAN DRONE KE KILANG ARAB - Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia

    NERACA Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga minyak dunia sebagai imbas…

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…