Pemerintah Pastikan Kualitas Rumah Subsidi Terus Diawasi  

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bakal terus mengawasi kualitas rumah subsidi sebagai upaya agar seluruh kalangan masyarakat dapat memperoleh tempat tinggal yang layak.

"Dalam program subsidi rumah, disamping kuantitas rumah, Pemerintah juga mendorong pengembang dan perbankan dan stakeholder lainnya mengutamakan kualitas rumah subsidi," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, dalam rilis di Jakarta, Senin (12/8). 

Ia mengemukakan, Kementerian PUPR meningkatkan perlindungan konsumen MBR dengan melakukan pengecekan kualitas rumah yang dibangun pengembang apakah sudah memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelum subsidi diberikan. Selain itu, ujar dia, dilakukan pendataan pengembang dan asosiasi pengembang perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng).

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, hingga Agustus 2019, jumlah pengembang perumahan yang terdaftar di aplikasi Sireng mencapai 11.500 pengembang dan 18 asosiasi pengembang."Sosialisasi, pendampingan, dialog mengingatkan kembali, kita tempuh dengan cara mengundang asosiasi pengembang perumahan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai standar spesifikasi teknis rumah subsidi," jelas dia.

Eko Hari juga mengingatkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam mendukung rumah subsidi berkualitas juga diperlukan. 

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan Program Sejuta Rumah merupakan hal yang masih sangat relevan untuk periode 2020-2024 karena selain memenuhi kebutuhan properti bagi kalangan masyarakat, juga untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Masalah perumahan ini sangat kompleks. Oleh karena itu dengan Program Sejuta Rumah bertujuan menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tingginya kebutuhan rumah tersebut, ke depan perlu ada penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A Hamid.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit di tahun 2015 menjadi 1.132.621 juta unit pada tahun 2018.

Secara keseluruhan selama periode 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah dengan komposisi 70 persen rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30 persen rumah non MBR. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi yakni sebanyak 1,25 juta rumah.

"Capaian Program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit. Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94 persen dari total target," kata dia.

Dirjen Penyediaan Perumahan juga mengingatkan bahwa sektor perumahan cukup tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ujar dia, juga masih tingginya angka backlog atau kekurangan perumahan sekitar 7,6 juta unit ditambah kebutuhan rumah baru per tahunnya mencapai 500-700 ribu unit. Tingginya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, terobosan, dan inovasi guna memperkuat program tersebut. Mohar/Ant