Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) akan berbelanja dua sedan Mercedes-Benz untuk Kepresidenan dan 110 Toyota untuk pejabat lainnya sehingga jika ditotal ada rencana belanja 103 mobil untuk kedinasan di pemerintahan baru hasil dari pilpres kemarin. Info yang beredar menyebut harga mobil kepresidenan yang dipesan seharga Rp8 miliar. Jadi terbersit pertanyaan kemanakah mobil Esemka yang kemarin ramai diberitakan? Apakah tidak layak penggunaan mobil Esemka untuk mobil dinas di pemerintahan? Andai memanfaatkan penggunaan mobil Esemka lalu berapa nominal di pagu APBN yang bisa dihemat? Apakah Esemka tidak menambah rasa cinta tanah air?

Mobil nasional seperti memang harus terus digencarkan agar pencitraan terhadap jiwa nasionalisme semakin terpupuk. Bahkan belum lama digelar syukuran peringatan 74 tahun kemerdekaan tentu dengan semangat heroik untuk mencintai produk dalam negeri atau dulu pernah disebut dengan Aku Cinta Indonesia atau ACI. Sayangnya, petinggi di republik ini lebih senang bersilat lidah dengan pencitraan untuk mencintai produk dari dalam negeri, sementara praktiknya justru mengakomodasi kepentingan penggunaannya dari produk luar.

Jika memang demikian faktanya maka jangan heran jika angka impor sejumlah komoditas terus meningkat, neraca perdagangan terus defisit dan rupiah terus tergerus oleh mata uang asing. Hobi impor itupun memicu tumbuhnya mafia impor, lihat kasus impor sapi dan yang kemarin terjaring OTT kasus impor bawang putih.

Sekedar mengingat, dulu mobil Esemka di gencarkan melalui pilkada Solo oleh Jokowi  yang kemudian sukses mengantar Jokowi menjadi Walikota Solo. Tidak berselang lama kembali digencarkan untuk bertarung di pilkada Jakarta dan kembali sukses membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Hebatnya lagi, esemka menjadi modal untuk bertarung di pilpres dan lagi-lagi sukses menjadikan Jokowi sebagai Presiden untuk dua periode di republik ini. Sayangnya, mobil Esemka hanya menjadi pencitraan berbalut kepentingan   demokrasi–politik. Tentu akan menjadi lain ceritanya jika Esemka menjadi mobil yang mewarnai kedinasan di republik ini dan Jokowilah yang memulainya. Artinya kehadiran Esemka benar-benar berdampak positif terhadap geliat operasional kedinasan. Jika ini direalisasikan maka impian dari mobil nasional akan bergayung sambut.

Tentu sangat disayangkan jika Esemka lebih dari sekedar mobil politik, bukan dalam arti yang sebenarnya untuk bisa mendukung pencitraan positif terhadap cinta produk dalam negeri. Bahkan, dari awal diviralkan sampai sekarang ternyata belum terlihat melintas di jalanan. Mungkin pemerintah perlu lebih serius untuk menggarap mobil nasional dan sayangnya era ke depan tidak ada lagi mobil berbasis konsumsi BBM konvensional tapi telah bergeser ke mobil listrik. Jika ini direalisasikan maka Esemka akan tertinggal lagi dan akhirya tidak akan pernah menjadi simbol kecintaan NKRI dan habis sudah cerita tentang Esemka karena Jokowi tidak akan bertarung lagi di kancah perpolitikan nasional.