Wali Kota Depok Dinilai Komitmen Terhadap Pemberdayaan Perempuan

NERACA

Depok - Anggota DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti menilai Wali Kota Depok Mohammad Idris tetap komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, sehingga dia mempunyai strategi lain dengan menempatkan keluarga untuk selesaikan permasalahan perempuan dan anak.

Hal tersebut dikatakan Farida di Depok, dikutip dari Antara, kemarin, menanggapi usulan atau gagasan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait penggantian nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Anak.

Farida mengatakan sah-sah saja kalau seorang kepala daerah memberikan gagasan usulan tentang perlu juga pemberdayaan bukan hanya untuk perempuan saja, karena penyelesaian masalah perempuan dan anak-anak tidak hanya dilihat dari perempuan sebagai individu atau anak sebagai individu."Jadi perempuan dan anak itu 'part of family'," tegas politisi PKS tersebut.

Farida mengatakan wali kota juga sebelumnya sudah pernah menjadi wakil wali kota sehingga dia membacanya berdasarkan data dan fakta dalam konteks Depok, ternyata ada strategi lain dengan menempatkan keluarga untuk selesaikan permasalahan perempuan dan anak.

"Rasanya memang tidak akan efektif jika menyelesaikan masalah perempuan dengan perempuan saja dan anak dengan anaknya saja. Karena perempuan dan anak merupakan satu kesatuan keluarga, sehingga penting adanya Kementerian Keluarga seperti yang diusulkan wali kota," kata dia.

Dikatakannya penyelesaian masalah perempuan dan anak kalau diselesaikan dengan mengoptimalkan fungsi keluarga tentunya laki-laki juga harus diperhatikan.

Ia mencontohkan jika situasi dimana kepala keluarga entah karena sakit atau mungkin kondisi tertentu tidak bisa mengoptimalkan peranannya dalam mencari nafkah. Maka hal tersebut tidak serta merta begitu saja diserahkan kepada perempuan, untuk itu perlu pendampingan juga secara psikologis."Biar bagaimanapun laki-laki tetap punya peran sebagai pimpinan di keluarga jadi melihatnya tidak terpisah-pisah," tutur dia.

Misalnya lagi kata dia, masalah prevalensi merokok anak yang semakin rendah yaitu mulai umur 12 tahun sudah banyak anak yang merokok, tidak bisa dari anak itu penyelesain masalah merokok jadi harus ada peran ayah sebagai punya fungsi pendidikan untuk memberikan contoh kepada anaknya.

"Pak wali tentunya punya pandangan tentang kebijakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah keluarga dan tidak bisa dipisahkan antara perempuan dan laki-laki tetapi seharusnya diharmonisasikan," demikian Farida. Ant