NERACA

Jakarta - PT Pelayaran Indonesia (Pelni) seperti tak gentar dengan fakta semakin merosotnya jumlah penumpang angkutan laut yang banyak beralih ke angkutan udara dengan biaya lebih murah dan waktu tempuh yang singkat. Bahkan, fakta tersebut tidak menyurutkan langkah Pelni meremajakan armadanya dengan pembelian kapal baru yang harganya mencapai Rp800 miliar.

“Satu unit kapal dari Jerman untuk menggantikan satu kapal perintis yang dipensiunkan pada tahun ini, direncanakan akan mulai beroperasi pada 2014. Satu kapal akan kita ganti karena usianya sudah lebih dari 30 tahun, ini semata-mata demi meningkatkah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang," ujar Direktur Utama PT Pelni Jusabela Sahea, kemarin.

Sepanjang tahun 2011, Pelni telah berhasil meraih laba Rp3 miliar. Untuk tahun ini, Pelni memproyeksikan pendapatan usaha sekitar Rp2,62 triliun atau naik 6,50% dibanding tahun lalu. Sedangkan, anggaran yang digunakan untuk pengadaan kapal perintis pengganti tersebut, Jusabella menjelaskan, akan diambil dari dana internal Pelni. Adapun kapal perintis pengganti itu akan dibeli dari produsen kapal asal Jerman, seperti yang biasa dilakukan untuk pengadaaan kapal Pelni selama ini.

Menurut dia, proses pemesanan kapal sudah mulai dilakukan awal 2012 dan diharapkan rampung tahun ini juga. "Sehingga kapal tersebut kita harapkan bisa sampai di Indonesia dan beroperasi pada 2014," ungkapnya.

Saat ini, Pelni mempunyai tiga kapal perintis, 25 kapal penumpang, empat kapal barang, dan empat kapal roro untuk operasional sehari-hari. Pada tahun ini Pelni mengincar laba bersih sebesar Rp20 miliar seiring dengan program utama memperbesar muatan kargo umum dan kontainer. Sedangkan laba diluar usaha ditargetkan sekitar Rp13,8 miliar. "Salah satunya dengan memperbesar muatan kargo yang bisa memberi keuntungan lebih besar," lanjutnya.

Sehingga, Pelni akan memodifikasi tujuh unit kapal secara bertahap untuk meningkatkan porsi angkutan barang. Langkah itu, akan dilakukan seiring penurunan jumlah penumpang angkatan laut. “Kapal-kapal yang semula hanya mengangkut penumpang akan dimodifikasi sehingga bisa melayani penumpang, barang dan kendaraan," terangnya.

Naikkan Pendapatan

Dari tujuh kapal tersebut, pihaknya akan mengutamakan tiga kapal pada tahun ini, yaitu tipe 2.000 satu unit, dan tipe 1.000 sebanyak dua unit. Berdasarkan hitungan perusahaan, satu unit kapal yang dimodifikasi bisa menaikkan pendapatan per kapal hingga 27,5 kali lipat.

Untuk meringankan beban operasional Pelni, Jusabela berharap, pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) BBM sebesar 10%. Sebab dalam setahun Pelni harus mengeluarkan dana hingga Rp85 miliar hanya untuk membayar pajak bahan bakar itu. "Kalau BBM naik Rp 1.500 per liter, pajak BBM kita tahun ini bisa mencapai Rp140 miliar," ungkapnya.

Dia mengaku, pelaku usaha kapal laut cukup berat dalam menjalankan bisnisnya. Sebab, pendapatan perusahaan kapal setiap tahun harus dipangkas 1,2% untuk negara. "Kemungkinan kita akan minta tambahan dana PSO (Public Service Obligation), karena biaya operasional kita membengkak kalau harga BBM nanti naik. Tahun ini alokasi PSO kita Rp897 miliar, kita akan hitung lagi butuh tambah berapa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemilik Kapal Niaga Nasional (Indonesia National Shipowners Association/INSA) Carmelita Hartoto juga sempat mengeluhkan atas hak istimewa untuk kapal milik pelayaran asing yang diberikan oleh pemerintah. Khususnya, terkait penghapusan kewajiban atas pajak angkutan barang untuk ekspor dan impor.

Dia mengatakan, pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan pelayaran asing. Akibatnya eksportir dan importir memilih kapal asing ketimbang kapal Indonesia. Komoditas dari dalam negeri yang diangkut kapal nasional hanya 20%.

Berpihak Asing

Kebijakan yang lebih berpihak pada perusahaan asing ini bukan hanya menyulitkan, namun juga merupakan bentuk kegagalan pemerintah mendorong pertumbuhan pelayaran nasional. Padahal sudah diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

"Buat apa kita berjuang melalui asas cabotage (pembatasan penggunaan kapal asing), kalau keberpihakan pemerintah tidak untuk kapal Merah Putih. Hingga saat ini perusahaan pelayaran nasional masih jadi penonton di negeri sendiri. Kalau mau, kapal asing juga dikenakan pajak, jangan kapal nasional saja," tutur Carmelita.

Menurut dia, perusahaan pelayaran nasional tidak memerlukan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) asal pengenaan pajak berlapis dihapus. Khususnya pajak untuk angutan ekspor-impor yang hanya dikenakan pada kapal nasional. Apalagi potensi kehilangan penerimaan pajak dari kapal asing juga cukup besar. Dengan perlakukan yang sama dari pemerintah, perusahaan pelayaran nasional siap bersaing dengan asing.

Selain pajak ekspor-impor, pemerintah juga harus menghapus pajak berlapis, seperti PPN 10% untuk transaksi pembelian BBM bersubsidi, PKB 5%, margin untuk Pertamina 5-7%, PPh 2,5%, iuran migas 0,3%, dan sejumlah biaya lain di pelabuhan.