Daerah Mendukung Pemindahan Ibukota Negara

Daerah Mendukung Pemindahan Ibukota Negara
DPD RI berkomitmen mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, kata Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam sambutannya pada Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. "Kami DPD RI, mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," katanya.
Menurut Oesman Sapta, terkait rencana pemindahan ibu kota negara itu, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Tokoh masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Agus Mulyana menyatakan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. "Kami sangat mendukung, karena pemindahan ibu kota negara itu sudah menjadi pemikiran para pemimpin dan tokoh bangsa," kata Agus Mulyana, ditemui Antara, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
Disampaikan Agus, masyarakat yang tinggal di pulau Kalimantan mesti bersyukur karena pulau Kalimantan di pilih sebagai tempat pusat ibu kota negara.
Menurut dia, dalam pemindahan ibu kota negara itu tentu persiapan hingga pembangunan sudah melalui pemikiran dan kajian. Dimana pun itu letak ibu kota negara di Pulau Kalimantan nantinya, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," kata Agus.
Agus Mulyana yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kapuas Hulu itu juga mengatakan tentu dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tidak ada kepentingan lain, selain untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang disampaikan saat pidato kenegaraan. "Sebagai Gubernur Banten, saya memberikan dukungan sepenuhnya. Saya meyakini apa yang diputuskan oleh Presiden itu adalah pilihan yang terbaik, baik dari segi geografis, geopolitik, dan pemerataan pembangunan," kata Wahidin Halim usai menghadiri paripurna DPRD Banten, di Serang.
Ia mengatakan, kebijakan yang disampaikan presiden terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah melalui kajian sejak lama. Oleh karena itu, ia selaku gubernur Banten mendukung langkah tersebut karena tentunya keputusan terbaik yang diambil presiden dengan segala pertimbangannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan. "Kami juga harus siap-siap. Pak Presiden atau Ketua DPR RI sudah memberikan sinyal sangat kuat tentang itu," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim usai menyaksikan pidato Kenegaraan Presiden di Surabaya.
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota akan menjadi bagian percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan, termasuk mendorong proses pembangunan lintas wilayah. "Untuk membangun percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi maka sentra pertumbuhan ekonomi harus dibangun," ucapnya. (ant)

 

DPD RI berkomitmen mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, kata Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam sambutannya pada Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. "Kami DPD RI, mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," katanya.

Menurut Oesman Sapta, terkait rencana pemindahan ibu kota negara itu, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Tokoh masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Agus Mulyana menyatakan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. "Kami sangat mendukung, karena pemindahan ibu kota negara itu sudah menjadi pemikiran para pemimpin dan tokoh bangsa," kata Agus Mulyana, ditemui Antara, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Disampaikan Agus, masyarakat yang tinggal di pulau Kalimantan mesti bersyukur karena pulau Kalimantan di pilih sebagai tempat pusat ibu kota negara.

Menurut dia, dalam pemindahan ibu kota negara itu tentu persiapan hingga pembangunan sudah melalui pemikiran dan kajian. Dimana pun itu letak ibu kota negara di Pulau Kalimantan nantinya, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," kata Agus.

Agus Mulyana yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kapuas Hulu itu juga mengatakan tentu dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tidak ada kepentingan lain, selain untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang disampaikan saat pidato kenegaraan. "Sebagai Gubernur Banten, saya memberikan dukungan sepenuhnya. Saya meyakini apa yang diputuskan oleh Presiden itu adalah pilihan yang terbaik, baik dari segi geografis, geopolitik, dan pemerataan pembangunan," kata Wahidin Halim usai menghadiri paripurna DPRD Banten, di Serang.

Ia mengatakan, kebijakan yang disampaikan presiden terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah melalui kajian sejak lama. Oleh karena itu, ia selaku gubernur Banten mendukung langkah tersebut karena tentunya keputusan terbaik yang diambil presiden dengan segala pertimbangannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan. "Kami juga harus siap-siap. Pak Presiden atau Ketua DPR RI sudah memberikan sinyal sangat kuat tentang itu," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim usai menyaksikan pidato Kenegaraan Presiden di Surabaya.

Menurut dia, pemindahan Ibu Kota akan menjadi bagian percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan, termasuk mendorong proses pembangunan lintas wilayah. "Untuk membangun percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi maka sentra pertumbuhan ekonomi harus dibangun," ucapnya. (ant)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…