Menangkap Peluang Pemindahan Ibukota Negara

Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Garuda Wiko SH, MSI mengatakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) harus mengambil peluang sebesar-besarnya terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. "Dengan dipindahkannya ibu kota negara, tentu akan berdampak pada pemerataan pembangunan sehingga bisa menyentuh seluruh komponen masyarakat. Kita sebagai warga Kalimantan Barat harus bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya terkait pemindahan ibu kota negara ini mengingat banyak potensi di provinsi ini yang bisa dikembangkan dan kita harus bisa memandang setiap peluang yang ada dari hal ini," katanya di Pontianak. Dia menilai, pemindahan ibu kota negara ini menunjukkan ke-Indonesiaan dan membuktikan bahwa Indonesia itu bukan hanya di Jawa atau di Jakarta, tetapi dari Sabang sampai Meraoke. "Dimana pun ditempatkan ibu kota negara baru, itu lah menunjukkan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa ini menjadi keputusan politik yang sangat tepat, tinggal bagaimana merealsasikannya saja," tambahnya. Terpisah, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan, sebagai WNI yang tinggal di Kalimantan dirinya sangat mendukung pemindahan ibu kota negara tersebut. "Saya rasa ini menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengurai kemacetan di Jakarta dan mempercepat pembangunan di daerah luar Jawa. Sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Kalimantan jelas kita sangat mendukung hal ini," jelasnya. Menurutnya, rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan sudah diwacanakan sejak lama oleh Presiden pertama RI, Soekarno. "Namun hal ini berhasil di eksekusi oleh pak Jokowi dan ini merupakan keberanian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang kepala negara," tambahnya. Sebagai Wakil Bupati Kubu Raya, dirinya memberikan dukungan sepenuhnya atas keputusan tersebut, karena dia meyakini apa yang diputuskan oleh presiden itu adalah pilihan yang terbaik, baik dari segi geografis, geopolitik, dan pemerataan pembangunan. Ia mengatakan, kebijakan yang disampaikan presiden terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah melalui kajian sejak lama. Oleh karena itu, ia mendukung langkah tersebut karena tentunya keputusan terbaik yang diambil presiden dengan segala pertimbangannya. Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimanatan Barat menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. "Tentunya kita masyarakat Kota Pontianak dan Kalbar umumnya menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak. Karena, dengan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, maka akan sangat berdampak pada kemajuan di segala bidang, terutama kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat lagi. "Dan Kalbar pasti akan berdampak dengan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan tersebut. Dimana pun ibu kota akan dipindahkan, maka Pulau Kalimantan akan berdampak semuanya," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Edi menambahkan, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus terkait itu, dan berjalan seperti adanya, dengan meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Pontianak. "Sehingga apabila Kalbar menjadi salah satu penunjang dalam pemindahan ibu kota tersebut, maka segala sesuatunya sudah tersedia dan siap. Karena hingga kini belum diketahui secara pasti dimana letak ibu kota negara tersebut, apakah di Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim atau pun di Kaltara," katanya. Yang, jelas dimana pun ibu kota nantinya berada, maka dalam satu Pulau Kalimantan ini, akan menjadi unsur penunjang, katanya. Sementara itu, di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. "Presiden kalau serius mau pindah ibu kota, tahun 2020 harus ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota. RUU ini akan ada tahapan pindah serta penunjukan lokasi ibu kota baru," katanya. Dia menyatakan sangat mendukung kalau ibu kota negara jadi dipindahkan. Namun harus disiapkan semuanya. Untuk pindah ibu kota negara harus menggunakan dana APBN murni, dan ia tidak setuju jika swasta dilibatkan. "Ini bisa disiapkan dalam 15 tahun. Nggak boleh sembarangan," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut. (ant)

BERITA TERKAIT

Apresiasi Untuk Menperin Majukan Industri Mobil Nasional

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Irwan Kurniawan mengapresiasi Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto atas kebijakannya memajukan…

Ini Dia, Pemasok Komponen Lokal Mobil Esemka

Menanggapi komentar bahwa mobilnya buatan pabrikan China, produsen mobil Indonesia PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) melalui presiden direkturnya Eddy Wirajaya…

Mobil Esemka Kompetitif?

"Esemka ini hanya perusahaan nasional, jadi bukan mobil nasional. Kita bersyukur bisa merintis mobil karya anak Indonesia. Semoga bisa memberikan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Apresiasi Untuk Menperin Majukan Industri Mobil Nasional

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Irwan Kurniawan mengapresiasi Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto atas kebijakannya memajukan…

Ini Dia, Pemasok Komponen Lokal Mobil Esemka

Menanggapi komentar bahwa mobilnya buatan pabrikan China, produsen mobil Indonesia PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) melalui presiden direkturnya Eddy Wirajaya…

Mobil Esemka Kompetitif?

"Esemka ini hanya perusahaan nasional, jadi bukan mobil nasional. Kita bersyukur bisa merintis mobil karya anak Indonesia. Semoga bisa memberikan…