Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim memiliki peluang besar untuk menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru mengingat dari sisi infrastruktur memang provinsi paling timur di pulau Kalimantan itu lebih siap dibanding daerah lainnya. NERACA Saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Jokowi secara terbuka menyampaikan sekaligus meminta izin rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Meski presiden belum menyebut provinsi mana yang dipilih, namun pernyataan itu semakin menguatkan peluang ibu kota negara dipindah ke Kalimantan. Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor mengatakan dilihat dari kondisi geografis dan pembangunan infrastruktur wilayah Provinsi Kalsel layak menjadi Ibu Kota Negara. Hal itu disampaikan gubernur usai mendengarkan pidato presiden terkait pemindahan ibu kota di Banjarmasin. Namun demikian, tambahnya provinsi manapun di Kalimantan yang dipilih pemerintah sebagai calon pengganti ibu kota negara, bukan persoalan. Sebab, tambah dia pemerintah telah memiliki kajian cermat dan komprehensif terkait rencana tersebut. Lagi pula pemindahan ibu kota, sebut dia sebagaimana dipaparkan presiden dalam rangka pemerataan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terkait peluang Kalsel, kembali gubernur menyampaikan, dari sudut geografis dan infrastruktur serta pertimbangan lainnya, Kalsel layak menjadi ibu kota negara. "Saya sangat mendukung pemindahan ibu kota ini," ujarnya. Sebelumnya, Sahbirin Noor, Sekda Kalsel, Abdul Haris dan pejabat pimpinan tinggi pratama, menyimak cermat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui TV di lobi Setdaprov Pemprov Kalsel, Banjarbaru. Para pejabat konsentrasi melihat layar televisi, yang disiarkan secara langsung, ketika Presiden Jokowi dalam sambutannya menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara. "Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," jelas Jokowi. Ia menambahkan, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya”, ujarnya. Sementara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, Kalimantan Barat akan menjadi daerah yang paling diuntungkan terkait perpindahan ibu kota negara yang ditetapkan oleh presiden Joko Widodo. "Keputusan presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi suatu keputusan yang sangat berani dan patut untuk diapresiasi. Dalam hal ini, Kalbar akan menjadi daerah yang paling diuntungkan dan kita yakin dampak pembangunan akan sangat cepat ke depan," kata Sutarmidji di Pontianak. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jika dilihat dari sisi geografis, yang paling tepat sebagai ibu kota negara yang baru adalah Kaltim dan Kalbar. Dia mengatakan, Kalbar lebih dekat dengan ibu kota asal dan Kaltim lebih dekat untuk wilayah timur Indonesia. Namun, Kaltim memiliki peluang besar untuk menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru mengingat dari sisi infrastruktur memang provinsi paling timur di pulau Kalimantan itu lebih siap dibanding daerah lainnya. "Dengan pemindahan ibu kota ini, Kalbar jelas akan menjadi daerah yang paling berdampak besar, dimana pun ibu kota negara itu berada nantinya. Hal ini dikarenakan, Kalbar memiliki pelabuhan internasional Kijing yang tentu menjadi salah satu pendukung arus keluar masuk barang bagi ibu kota negara baru nantinya," kata Sutarmidji. Terpisah, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan juga mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan penataan kembali negara ini. "Kalimantan memiliki wilayah yang luas sehingga pemerintah akan sangat leluasa untuk melakukan penataan pada pusat pemerintahannya yang baru," katanya. Dia mencontohkan, Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota negaranya ke Washington DC menjadikan penataan wilayah pemerintahannya menjadi lebih baik karena ada pembagian antara pusat pemerintahan dengan wilayah bisnis dan pengembangan lainnya. "Dengan demikian, Kalimantan ke depan tentu menjadi daerah yang akan lebih baik dan Kalbar harus bisa menangkap peluang ini untuk mempercepat pembangunan di daerah," tuturnya. Dukungan Menggema Yang jelas, dukungan terhadap wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah terus bergema, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, apalagi daerah ini diyakini akan mendapat imbas positif jika wacana itu terwujud. "Jika betul Kalteng dipilih menjadi ibu kota negara, maka peran strategis Kotawaringin Timur sebagai gerbang ekonomi, khususnya salah satu pintu masuk perdagangan, akan semakin besar. Ini tentunya akan berdampak positif untuk percepatan pembangunan di wilayah Kotawaringin Timur," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit. Seperti diketahui, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kandidat lokasi pemindahan ibu kota negara. Bahkan belum lama ini Presiden Joko Widodo dan jajarannya sudah meninjau sejumlah titik di Kabupaten Gunung Mas yang untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan memetakan kawasan yang dicadangkan menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Selama ini, Kotawaringin Timur memiliki peran sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya melalui aktivitas pelabuhan laut dan bandaranya. Jika Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara, maka aktivitas ekonomi di Kotawaringin Timur dipastikan akan meningkat tajam dan akan berimbas positif terhadap sektor lain seperti pariwisata, jasa dan lainnya. "Tetapi kita juga jangan lupa mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing, karena tidak bisa dipungkiri jika pemindahan ibu kota akan menyebabkan meningkatnya para pendatang. Jangan sampai nanti timbul masalah kesenjangan sosial," kata Riskon atau akrab disapa Eko Syailendra. Politisi muda Partai Golkar ini mengaku sangat mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Langkah itu akan mempercepat pemerataan pembangunan yang saat ini terkesan terfokus di Pulau Jawa, sehingga di wilayah tengah dan timur akan semakin cepat dan merata. Antusias serupa juga diungkapkan Bupati H Supian Hadi. Dia sangat yakin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi kabupaten dan kota di provinsi, tetapi Kalimantan secara umum. "Terlebih bagi Kotawaringin Timur, tentunya dampak ekonominya akan sangat besar. Peran daerah ini sebagai pintu gerbang ekonomi Kalimantan Tengah akan semakin besar. Saya yakin Kotawaringin Timur akan semakin maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Supian. Dia mengajak masyarakat terus meningkatkan kemampuan diri sehingga mampu bersaing dalam peluang kerja dan usaha. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dan membekali masyarakat dengan menggelar berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pengetahuan lainnya. (ant)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PKB Siapkan Kader Untuk Posisi Menteri

Partai Kebangkitan Bangsa mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk posisi menteri pada kabinet menjelang pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden…

Tak Etis Oposisi Minta Jatah Menteri

Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum mengatakan, sangat tidak…

Menteri Baru Harus Komunikatif dan Responsif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan bahwa Ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan yang disuarakan oleh berbagai…