APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan

APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan

NERACA

Tangerang - DPRD Kota Tangerang, Banten menyetujui dan mensahkan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar Rp4,456 Triliun.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang dan Panitia Khusus dalam mengesahkan tiga raperda tersebut.

Dapat diketahui bahwa Rancangan Perubahan APBD 2019, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar, 4,456 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,195 Triliun. Dana Perimbangan sebesar 1,454 Triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 805,884 Miliar.

“Setelah ada perubahan ini, saya meminta kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik,” jelas Walikota di Tangerang Senin (19/8).

Perlu diketahui, dua Raperda lainnya yang disetujui DPRD adalah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Terkait Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wali Kota menerangkan dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi pembangunan dan usulan dari masyarakat terkait tarif pajak penerangan jalan dan tarif pajak hiburan.

“Khususnya pajak hiburan yang berkaitan dengan permainan ketangkasan guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah, yang tarif pajak awalnya senilai 25 persen diturunkan menjadi 10 persen,” lanjut Arief.

Sementara itu, untuk Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Walikota menjelaskan retribusi menjadi sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan sehingga diperlukan penetapan tarif retribusi yang berorientasi pada harga pasar agar dapat diberdaya guna dan berhasil guna. Ant

BERITA TERKAIT

Jaga Kelestarian Alam Jatiluwih, Pemkab Tabanan Gandeng Duta Hijau Bali 2019

Jaga Kelestarian Alam Jatiluwih, Pemkab Tabanan Gandeng Duta Hijau Bali 2019 NERACA Tabanan, Bali - Untuk menjaga dan melestarikan alam…

Kopitu: Pemerintah Belum Optimal Terhadap UMKM

Jakarta-Pemerintah dinilai belum optimal memberikan perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga belum memberikan dampak yang berarti. Padahal,…

Tiga Sumber Mata Air PDAM Sukabumi Semakin Turun - Perlu Studi Tentang Air Baku

Tiga Sumber Mata Air PDAM Sukabumi Semakin Turun Perlu Studi Tentang Air Baku NERACA Sukabumi - Menyusutnya tiga sumber mata…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

LPDB Reschedule Dana Bergulir Koperasi Korban Bencana di Bali

LPDB Reschedule Dana Bergulir Koperasi Korban Bencana di Bali NERACA Denpasar - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil…

Belasan Mahasiswa Datangi Pemkot Sukabumi - Gagalnya Penyerapan DAK Proyek RS Al-Mulk

Belasan Mahasiswa Datangi Pemkot Sukabumi Gagalnya Penyerapan DAK Proyek RS Al-Mulk  NERACA Sukabumi - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus…

Kemarau Panjang, Petani Cabai dan Tomat Merugi - KABUPATEN SUKABUMI

Kemarau Panjang, Petani Cabai dan Tomat Merugi KABUPATEN SUKABUMI NERACA Sukabumi – Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, sangat…