Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus satu suara, solid, sehingga penuntasan RUU ini bisa dilakukan.

“Kami kaget juga, ternyata menjelang rampung, lho, kok ternyata banyak keberatan dari kementerian lain. Yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan,” ujar Sutriyono, Kamis (22/8) menjawab pertanyaan sekitar RUU Pertanahan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, memang awalnya ketika RUU ini akan dibahas, Surat Presiden (Surpres) menyebutkan tiga kementerian yang mambahas RUU ini yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara belakangan ternyata RUU ini juga sangat berkaitan dengan tugas dan kewenangan kementerian lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan).

“Saya dengar hari ini (Kamis-red), semua kementerian terkait itu tengah menggelar pertemuan untuk membahas RUU Pertanahan ini. Kita berharap dari pertemuan itu ada titik temu. Kan sama-sama pemerintah,” ujar Sutriyono.

Ditegaskan Sutriyono, kita sangat membutuhkan UU Pertanahan yang komprehensif, sebab ini menjadi penyempurnaan dari UU Pokok Agraria (PA) tahun 1960.“Kan sudah lama sekali UU PA itu. Ini inisiatif DPR, jadi kalau selesai merupakan legacy DPR,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Selasa malam (20/8) Wapres Jusuf Kalla (JK) yang diminta bantuannya oleh Presiden untuk menuntaskan RUU Pertanahan ini, juga telah mengumpulkan menteri terkait untuk membicarakan RUU pertanahan yakni Mendagri Tjahjoi Kumolo, Menteri ATR/kepala BPN Sofyan Jalil, Menhan Riamizard Ryacudu, Menteri ESDN Ignasius Jonan, Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan juga KKP.

Pada Pertemuan itu Wapres meminta tiap kementerian untuk menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugas nya dengan kaitan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan. Kemudian JK meminta Menko Perekonomian untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan antar kementerian dan lembaga.

Sementara anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengatakan, dirinya mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Surpres (surat presiden) baru guna merevisi Surpres sebelumnya, karena, jika kementerian mengusulkan masukan baru dan membahasnya lagi ke DPR, sebaiknya memang harus ada Surpres baru.

“Dengan Surpres baru dan pembahasn melibatkan semua kementerian, pembahasan RUUPPertanahan akan lebih lancar dan cepat selesai,” ujar politisi senior Partai Golkar ini. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya NERACA Jakarta - Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian…

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth"

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth" NERACA Jakarta - Tak lama lagi, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berada…

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK NERACA Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun - Semester I 2019

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun   Semester I 2019 NERACA Jakarta – KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun…

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengatakan…

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi   NERACA Jakarta - Institute for Action Against Corruption (IAAC) menyarankan Komisi Pemberantasan…