Ada “Mafia” Dibalik Maraknya Gelandangan dan Pengemis

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) bukan hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga karena adanya faktor kejahatan kolektif yang terorganisir oleh pihak-pihak yang disebutnya mafia. "Mereka dikoordinir atau terorganisir oleh semacam mafia atau kartel, bahkan ada pembagian wilayah," kata Mensos usai membuka Workshop Nasional Penanganan Gepeng dalam Implementasi Permensos No.9 Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Agus mengatakan, terkait kasus ini sering juga ditemukan keterlibatan atau adanya obat-obat terlarang yang sengaja dari awal diberikan kepada calon-calon gepeng agar mereka mengalami ketergantungan dan mudah dieksploitasi. "Ini suatu kejahatan dimana mereka menjadikan manusia sebagai komoditas. Melibatkan sewa menyewa anak, menyewa orang dan modus lainnya," kata Mensos Agus.

Menurut Agus, selain karena dorongan ekonomi dan adanya faktor kejahatan, faktor mentalitas juga menjadi salah satu pemicu munculnya masalah gepeng. Orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi karena mereka ingin jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah. "Ada juga yang jadi gelandangan dan pengemis karena faktor mentalitas, mereka ingin jalan pintas tinggal duduk, minta-minta dan dapat uang. Kebanyakan dari mereka itu justru mendapatkan pendapatan dari gepeng itu cukup tinggi," tambah dia.

Agus juga mengatakan bahwa menurut perkiraan pada 2019 masih ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. "Tapi jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan karena agak sulit mendata populasi gepeng (gelandangan dan pengemis), apalagi ini naik pada saat hari-hari besar seperti hari raya," katanya.

Agus yakin jumlah gelandangan dan pengemis jauh lebih besar jika dibandingkan angka perkiraan mengingat pendataan pengemis dan gelandangan di lapangan kendalanya banyak. Masalah gelandangan dan pengemis, menurut dia, merupakan masalah sistemik lintas daerah yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan.

Gelandangan dan pengemis, menurut dia, antara lain muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan perekonomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota-kota besar. "Cerita sukses pendatang ikut meramaikan persaingan pertumbuhan penduduk di perkotaan menjadi tidak seimbang antara ruang dan peluang pekerjaan," kata Menteri Sosial.

Pendatang yang tidak punya bekal pendidikan dan keterampilan memadai kesulitan menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagian akhirnya harus bergantung pada belas kasih orang lain. "Masalah gepeng melahirkan masalah lain seperti kerawanan sosial, pelecehan seksual, eksploitasi anak. Kalau tidak ditangani akan menjadi masalah serius dan kompleks dan lebih sulit," kata Agus.

Dalam upaya mengurangi arus urbanisasi, dalam lima tahun terakhir pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur. "Tentu ini merupakan sebuah upaya agar sentra kegiatan ekonomi tidak lagi berpusat di kota besar. Ke depan infrastruktur yang sudah jadi akan dikoneksikan dengan kawasan ekonomi baik industri maupun pariwisata," kata Agus. Namun, menurut dia, permasalahan gepeng bukan hanya berkaitan dengan faktor ekonomi tapi juga mentalitas, mengingat ada sebagian orang yang memang menjadikan mengemis sebagai profesi.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan sebelumnya mengatakan angka kemiskinan RI turun hingga 1,81 persen, dari yang awalnya berada di angka 11,22 persen (Maret 2015) menjadi 9,41 persen (Maret 2019). "Penduduk miskin terus menurun menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI," tuturnya. Disamping itu, ketimpangan pendapatan ikut turun, ditandai dengan Rasio Gini yang semakin rendah. Rasio gini Indonesia berada di angka 0,408 (Maret 2015), kemudian turun menjadi 0,382 (Maret 2019). bari

BERITA TERKAIT

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…

DAMPAK SERANGAN DRONE KE KILANG ARAB - Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia

    NERACA Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga minyak dunia sebagai imbas…

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…