Utang Makin Besar, Kemampuan Biayai Pembangunan Berkurang

Oleh: Riza Annisa Pujarama,Peneliti INDEF

Postur APBN 2020 terdapat ekspansi untuk memperbaiki perekonomian tetapi secara secara asumsi makro tidak terlihat karena masih sama atau sebangun dengan APBN 2019 dalah pencapaian. Hal itu masih perlu dipertanyakan.

Tidak terlihat kebijakan fiskal yang dapat dipercaya bisa mendorong peningkatan ekonomi. Postur belanja juga relatif sama terhadap penerimaan karena masih defisit. Jadi secara umum belanja lebih besar daripada penerimaan negara.

Utang pemerintah pusat nampak terus meningkat dan utang 2019 pada tahun berjalan agak menurun sedikit tetapi terlihat ada upaya menekan defisit.

Implikasi dari utang yang semakin besar adalah kemampuan negara untuk membiayai pembangunan akan semakin melemah karena kemampaun fiskal juga semakin terbatas. Pada 2013 sampai 2018 pembayaran bunga utang meningkat dari 9,9 persen menjadi 17, 9 persen. Pada tahun berjalan 2019 pembayaran bunga utang memang dianggarkan dan belum realisasi terindikasi data menurun, tetapi pada RAPBN 2020 postur pembayaran bunga utang terlihat kembali ke 17, 5 persen.

Sementara belanja pegawai pada RAPBN 2020 meningkat begitu pula belanja barang. Sementara belanja modal terlihat stagnant secara besaran nilai.

Terlihat juga optimisme penerimaan perpajakan yang meningkat pada APBN 2020 tertama dari sektor PPh dan PPn. PNBP SDA migas masih menjadi tumpuan meski sejak 2017 terdapat lifting minyak yang meleset dari asumsi makro yang ditetapkan.

Pada PNBP 2015 -2019 terlihat bahwa penerimaan negara dari minyak bumi masih paling tinggi dan belum ada data realisasi 2019 karena masih harus menungu sampai akhir tahun. Kemungkinan target penerimaan dari sektor minyak bumi tidak tercapai dan tidak dapat diprediksi pada 2020 masih bisa tercapai atau tidak dengan kondisi perekonomian global sekarang.

Jika dibandingkan dari lifting minyak bumi Indonesia dari selisih asumsi makro, telihat lifting minyak bumi 2018 menurun dibanding 2017 dan juga terlihat dari PNBP minyak bumi yang diasumsikan menurun.

Tax ratio nampak terus menurun, belanja terus meningkat dengan ditopang utang. dari time series tax ratio yang bersumber dari bank dunia dan kementerian keuangan terlihat tren tax ratio yang terus menurun. Ada memang perbaikan di 2018 yang sedikit meningkat. Tetapi tren yang terlihat masih menurun.

Hal lain, PNBP laba BUMN terbesar pada 2018 masih didominasi oleh BUMN perbankan yang meningkat seperti BRI dan BNI. Utang BUMN non lembaga keuangan menurut data BI mengalami peningkatan yang sangat tajam pada 2018. Agak melandai di 2019.

Itulah mungkin mengapa laba BUMN kemungkinan akan menyusut pada APBN 2020. Pada 2018 menurut data BUMN memang merugi dengan utang yang besar.

Keseimbangan primer terlihat masih negatif. Keseimbangan primer dari 2012 sampai 2019 terlihat masih negatif dan pada RAPBN 2020 juga terlihat hal yang sama. Meski ada penurunan defisit keseimbangan primer.

Dari data ratio utang di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Indonesia termasuk masih rendah. Tetapi pertanyaannya apakah dengan semakin tingginya nilai utang akan diikuti pula dengan kemampuan keuangan negara dalam membayar utang.

Di negara-negara lain, ketika nilai utang mereka tinggi, tax ratio negara-negara tersebut juga tinggi. Sementara di Indonesia kemampuan penerimaan pajak dalam tax ratio tahunan masih terbilang rendah.

Current Account deficit(CAD) juga masih terjadi sehingga amat beresiko terhadap nilai tukar rupiah. Hal itu masih harus terus diwaspadai. Proporsi SBN oleh asing juga terus meningkat mencapai 40 persen dan hal itu amat rentan apabila terjadi kegoncangan pasar global. Maklum saja, di 2019 pemerintah mengakui ada perlambatan ekonomi global dan begitu pula pada RAPBN 2020 pemerintah juga menyebut akan risiko adanya penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Sebagai penutup, kiranya pemerintah perlu memperhatikan kemampuan keuangan BUMN agar bisa pulih dari utang dan kembali memberikan dukungan penerimaan pada APBN dengan proporsi yang lebih tinggi. Utang yang dianggarkan pada RAPBN 2020 juga harus dipastikan dapat menggerakkan sektor produktif agar bisa mendorong ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…