Ketua MPR - Konstitusi Harus Sesuai Dengan Tuntutan Zaman

Zulkifli Hasan

Ketua MPR

Konstitusi Harus Sesuai Dengan Tuntutan Zaman

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berpendapat konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya.

"Karena itu, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara," kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema "Evaluasi Pelaksanaan UUD 45", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8).

Ia menjelaskan, dalam kerangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar telah mewujudkan reformasi konstitusi Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Serta telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."Perubahan ini memberikan landasan yang kuat bagi bangsa untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sesuai harapan rakyat dan semangat reformasi," kata dia.

Namun, lanjut dia, setelah 17 tahun berjalan, mulai dirasakan masih ada ruang-ruang kosong dalam konstitusi mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai ‘revolusi ketatanegaraan’ turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian," papar dia.

Selain itu, keberhasilan reformasi konstitusi tidak menjamin bahwa apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat segera terwujud."Pada tingkat implementasi masih ditemukan adanya kekurangan dan bahkan ketidaksesuaian yang apabila dikaji secara mendalam bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Menkopolhukam - Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum

Wiranto  Menkopolhukam Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai…

Menteri Sosial - Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan…

Mantan Ketua MK - KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden

Mahfud MD Mantan Ketua MK KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden  Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun - Semester I 2019

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun   Semester I 2019 NERACA Jakarta – KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun…

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengatakan…

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi   NERACA Jakarta - Institute for Action Against Corruption (IAAC) menyarankan Komisi Pemberantasan…