Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diprediksi Meningkat

NERACA

Jakarta – Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diprediksi semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (21/8). Meski menyebut defisit akan meningkat, namun Sri Mulyani enggan menyebutkan sebesar besar kenaikan defisit tersebut dibandingkan pada 2018 yang sudah mencapai Rp19,4 triliun.

Sri menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan adalah tingkat keaktifan peserta BPJS informal yang rendah, yakni 54 persen. Padahal, Kemenkeu sudah meminta kepada BPJS agar angka tersebut ditingkatkan menjadi minimal 60 persen. "Selain itu, mereka hanya membayarnya saat sakit. Setelah sembuh, iurannya dibiarkan," ujarnya.

Penyebab selanjutnya, struktur iuran BPJS yang dinilai terlalu kecil. Padahal, Sri menilai, manfaat yang ditawarkan dan bisa didapatkan peserta terbilang banyak. Kondisi yang tidak seimbang ini membuat risiko biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, beban pembiayaan katastropik dinilai terlampau besar. Sri menjelaskan, saat ini, setidaknya pembiayaan ini dapat memakan lebih dari 20 persen total biaya manfaat.

Penyebab berikutnya yang juga disebutkan Sri adalah manipulasi kelas rumah sakit (RS) yang masuk dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari hasil audit BPKP terlihat bahwa masih ada rumah sakit yang meningkatkan kelas demi mendapatkan dana lebih besar. "Ini yang coba dirapikan lagi oleh Kemenkes, dengan melakukan review RS," tuturnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah integrasi data. Sri menuturkan, temuan BPKP memperlihatkan, masih banyak dara yang belum terintegrasi dengan fasilitas jaminan kesehatan nasional terdahulu seperti Jamkesda ataupun fasilitas lain. Ia berharap, permasalahan data dapat rampung pada 2019 dengan turut melibatkan dinas-dinas terkait. Sri menekankan, pihak BPJS Kesehatan seharusnya dapat membenahi berbagai permasalahan tersebut. Termasuk dengan menagih kepada pihak yang berutang, bukan dengan meminta langsung kepada Kemenkeu untuk menutupi defisit.

Pembenahan secara total ini dikarenakan penyakit defisit BPJS Kesehatan yang tak kunjung sembuh. Setiap tahun, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Diperkirakan defisit tahun ini mencapai Rp28 triliun. "Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total," kata Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020.

Sebelumnya, DJSN mengusulkan besaran iuran program JKN–KIS semua kelas untuk ditingkatkan. Usulan kenaikan iuran kelas 1 tercatat sebagai yang paling signifikan, dari Rp80.000 menjadi Rp120.000. Lalu, iuran kelas 2 disusulkan untuk naik dari Rp51.000 menjadi Rp80.000 dan iuran kelas 1 diusulkan untuk naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN Ahmad Anshori menjelaskan, besaran kenaikan yang diusulkan DJSN tersebut mempertimbangkan nilai keekonomian pelayanan JKN yang mengacu pada data realisasi belanja JKN. Selain itu, pertimbangan lainnya yakni untuk meningkatkan tarif pelayanan dan mendorong keberlangsungan program JKN. "Pertimbangan nilai keekonomian pelayanan JKN akan berdampak [untuk] meniadakan defisit, sedangkan pertimbangan tarif pelayanan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tetapi, kenaikan iuran belum menjadi solusi permanen terhadap [defisit] program JKN," ujar Ahmad.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, sebagai pelaksana program JKN–KIS, pihaknya akan mendukung langkah pemerintah dalam menaikkan besaran iuran untuk menambah pendapatan iuran. Selain itu, BPJS Kesehatan pun mengapresiasi upaya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengusulkan besaran kenaikan iuran kepada pemerintah.

Namun, menurut Iqbal, besaran kenaikan yang ditetapkan perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak memberatkan masyarakat. Dia menjelaskan, terdapat potensi penurunan tingkat kolektibilitas iuran peserta segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jika besaran iuran naik.

BERITA TERKAIT

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

GM Tractors Targetkan Penjualan Alat Berat Naik 20%

    NERACA   Jakarta - PT. Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), distributor alat berat untuk sejumlah sektor industroi menargetkan…

Sasa Inti Kembali Meraih Penghargaan Marketing Award

    NERACA   Jakarta - PT Sasa Inti kembali meraih apresiasi dari masyarakat yakni lewat produk Sasa Bumbu Komplit,…

Meski Ada Tekanan, Sri Mulyani Optimis Target Penerimaan Pajak Tercapai

    NERACAJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi…