Wakil Presiden - Maknai Pancasila dengan Sederhana Saja

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Maknai Pancasila dengan Sederhana Saja

Sleman - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan tidak perlu terlalu rumit dalam memaknai Pancasila, yakni pahami tujuan dan pondasi dasar dari Dasar Negara tersebut.

"Sederhana saja dan tidak perlu yang rumit-rumit. Pancasila merupakan pondasi, dan tentunya pondasi ada tujuannya. Tujuan kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, supaya masyarakat memahami itu," kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke XI di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (15/8).

Menurut dia, dalam perkembangan sejarah, masing-masing pemimpin memaknai Pancasila dan menjadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan."Namun tentunya ada pemaknaannya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki tafsir dan pelaksanaannya sendiri," kata Wapres.

Ia mengatakan Presiden Pertama RI Ir Soekarno sebagai penggali Pancasila tentunya paling berhak dalam penafsirannya."Jaman Bung Karno ada Demokrasi terpimpin, ada ekonomi terpimpin. Namun ini menjadikan otoriter dan tidak sesuai Sila keempat dari Pancasila," kata Wapres.

Kemudian era Presiden Soeharto juga sama, seluruh bangsa didoktrin nilai Pancasila melalui Penataran P4."Tapi saya waktu itu sebagai pengusaha tidak wajib ikut Penataan P4. Hanya saja untuk bisa menjadi rekanan Pertamina harus memiliki sertifikat P4, sehingga ikut penataran," kata Jusuf Kalla yang disampaikan dengan nada bercanda.

Ia mengatakan, namun pada kenyataannya meski telah menggunakan Pancasila, Sokarno jatuh, Soeharto juga jatuh. Kenapa? padahal sudah berdasarkan Pancasila."Ini karena tujuannya tidak tercapai, tidak menuju ke adil dan makmur, persatuan juga begitu. Harus sesuai dengan pondasi Jika perilaku pemimpin tidak sesuai dengan tujuan dari Pancasila," kata Wapres.

Wapres juga berpesan, dalam Kongres Pancasila ke XI ini, dibahas yang sederhana saja, dan mudah dipahami masyarakat luas."Kongres sudah sebelas kali, selama ini yang dibahas apa saja. Jangan sampai makin dibahas dan semakin diulas, justru semakin bingung padahal sederhana," kata Wapres. Ant

BERITA TERKAIT

Menkopolhukam - Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum

Wiranto  Menkopolhukam Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai…

Menteri Sosial - Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan…

Mantan Ketua MK - KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden

Mahfud MD Mantan Ketua MK KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden  Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun - Semester I 2019

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun   Semester I 2019 NERACA Jakarta – KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun…

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengatakan…

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi   NERACA Jakarta - Institute for Action Against Corruption (IAAC) menyarankan Komisi Pemberantasan…