NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu untuk benar-benar menyiapkan strategi besar dalam mengantisipasi dampak perang dagang antara dua raksasa global, Amerika Serikat dan China, yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah di Jakarta, disalin dari Antara, memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Said Abdullah menilai selain imbas normalisasi kebijakan moneter The Fed (bank sentral AS), pelemahan rupiah juga dipicu perang dagang antara China dan AS yang kemudian menjadi perang mata uang.

"Jadi, kalau dua negara raksasa ekonomi ini berperang, maka akan membuat arus perdagangan dan rantai pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan," katanya. Untuk itu, politisi PDIP itu meminta pemerintah menyiapkan strategi besar karena China dan AS merupakan negara-negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah akan fokus mendorong ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk memperbaiki neraca perdagangan pada semester I 2019 yang saat ini telah mencapai angka 1,90 miliar dolar AS.

"Peningkatan ekspor di tengah situasi yang tidak pasti ini, kami harus melakukannya," kata Enggartiasto saat ditemui usai rapat pembahasan RAPBN 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut dia, langkah strategis itu diambil dengan memanfatkan situasi perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. "Peluang itulah yang kami ambil, seperti halnya Indonesia dengan Amerika Serikat, ekspor TPT meningkat 20 persen, tetapi di sisi lain Indonesia impor kapas dari mereka. Semakin meningkat impor kapas, semakin meningkat pula TPT, jadi kami melihat peluang itu dengan mengambil market share dari China," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memanfaatkan peluang dari adanya relokasi industri yang terjadi di China dan Taiwan akibat dampak perang dagang tersebut. "Kami ambil (relokasi industri) itu sebagai peluang, terutama dari sisi investasi, karena kalau tidak ada investasi maka Indonesia tidak mungkin bisa ekspor," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2019 yang masih mengalami defisit 63,5 juta dolar. Adapun secara akumulasi selama semester I 2019, neraca perdagangan itu defisit sebesar 1,9 miliar dolar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa proses Brexit atau keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa yang dijadwalkan terealisasi pada 31 Oktober 2019 bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Republik Indonesia.

Fadli Zon menilai keputusan Inggris untuk meninggalkan keanggotaannya dari Uni Eropa akan mengubah pola hubungan Inggris dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut dia, penundaan Brexit hingga 31 Oktober merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. "Mereka (Inggris) harus menentukan suatu jalan keluar dari Brexit dan dengan atau tanpa kesepakatan," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI mengemukakan hal tersebut saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Inggris di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8). Ke depan, Fadli menyebutkan banyak peluang kerja sama antara Indonesia dengan Inggris, di mana Inggris menjadi salah satu negara yang cukup banyak memiliki investasi jangka panjang di Indonesia.

Saat ini, ujar dia, Inggris memiliki investasi di Indonesia dalam berbagai bidang seperti perbankan, perdagangan, industri, dan lain-lain. "Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan Inggris yang memang berinvestasi di sini. Saya kira salah satu negara yang cukup banyak menaruh investasi jangka panjang di Indonesia," kata politisi Partai Gerindra tersebut. Fadli juga mengutarakan harapannya agar Inggris bisa menjadi mediator bagi Indonesia terkait permasalahan diskriminasi produk kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Eropa.

Sebagaimana dilansir kantor berita Reuters, Presiden AS Donald Trump ingin melihat keluarnya Inggris yang sukses dari Uni Eropa bahwa Washington akan mendukung dengan perjanjian perdagangan bebas AS-Inggris, penasihat keamanan nasional John Bolton menekankan kepada para pejabat Inggris pada Senin.

Ketika Inggris bersiap-siap meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober, pergeseran geopolitik terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua, banyak diplomat berharap London menjadi semakin bergantung pada Amerika Serikat.