JK: Tiru China Bangun Inovasi Digital - PERLU NILAI TAMBAH EKONOMI DIGITAL

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya membangun marketplace. Generasi muda katanya juga harus berpikir bagaimana membuat nilai tambah saat membuat startup. "Dengan inovasi-inovasi, lihatlah China, Alibaba hebat karena industrinya hebat, kalau dia berdiri sendiri mana mungkin. Semua begitu, e-commerce begitu, di belakangnya ada suatu industri yang hebat," ujarnya di Jakarta, MInggu (18/8).

NERACA

JK menjelaskan, Indonesia dapat meniru China yang cenderung efisien serta banyak melakukan inovasi dalam membangun industri atau bisnis di ekonomi digital. "Ya sehebat apapun platform itu kalau tidak ada yang dijual, apa artinya, yang dijual itu sesuatu yang berbentuk, baju kah, kue kah, dan sebagainya, jadi harus ada, jangan berpikiran bahwa semua startup itu dengan platform saja. Harus ada yang memajukan produksi," ujar Wapres di acara The Nation Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Satu Indonesia itu.

JK juga mengatakan, "Jangan hanya pikirannya seperti Microsoft, seperti Facebook Twitter, itu hanya cara tapi tidak semua bisa dilaksanakan dengan cara begitu. Tetap saja intinya adalah nilai tambah, industri perkebunan, sesuatu yang bisa dijual."

Pembicara lainnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kemajuan serta keterbukaan era ekonomi digital saat ini memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitasnya.

"Ini memberikan suatu contoh nyata dan sekaligus inspirasi bahwa kalau Anda punya ide dan kemauan dan anda memiliki skill maka Anda mampu untuk menciptakan suatu enterpreneurship yang mana digital ekonomi menjadi basis Anda," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, anak-anak muda Indonesia pada dasarnya telah menunjukan kontribusi signifikan pada kemajuan ekonomi digital. "Banyak anak-anak muda di Indonesia menjadi teknopreneur. Kita mengetahui mengenai Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan seluruh decacorn atau unicorn yang sudah muncul," ujarnya.

Pemerintah selaku regulator akan terus menerapkan kebijakan yang dapat membangun kultur teknopreneur ke depan semakin terus menggeliat. "Pemerintah melalui berbagai program dan policy-nya terus akan menciptakan suatu ekosistem yang diharapkan akan mampu menumbuhkan banyak sekali teknopreneur maupun berbagai pelaku ekonomi digital," tutur dia.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah dalam membangun ekosistem yang mendukung lahirnya startup di Indonesia. "Yang jelas dari pemerintah benahi saja dulu sekarang, dengan cara sekarang saja kita sudah punya 3 unicorn dan 1 decacorn. Apalagi kalau nanti di kabinet yang akan datang kan nanti Pak Jokowi sudah katakan akan ada wadah khusus digital dan ekonomi kreatif pastinya akan lebih banyak lagi unicorn yang di Indonesia," tuturnya seperti dikutip merdeka.com.

Rudiantara menyebut, di sejumlah negara tetangga saja, pemerintahnya memberikan modal tambahan bagi perusahaan rintisan. "Tetangga kita saja di Singapura, Brunei itu menjadi startup kalau sudah melewati fase yang betul, itu bahkan diberi side capital oleh pemerintah kalau tidak salah itu US$13 ribu atau US$30 ribu, itu tambahan dari pemerintah," ujarnya.

"Nah di kita kan belum ada, semua bergerak, nanti kita akan lebih baik lagi, lebih tertata lagi di kabinet akan datang akan lebih banyak lagi startup-startup dan success rate nya naik yang penting itu dan unicorn nambah dan decacorn nambah," tegasnya.

Menurut Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bappenas Leonardo Adypurnama, saat ini perusahaan digital sudah menggeser tren perusahaan konvensional. Hal itu terjadi dalam skala global termasuk di Indonesia.

Dia mengungkapkan, perusahaan teknologi mendominasi dalam di dunia usaha. Untuk Indonesia sendiri jumlah pelaku digital meningkat besar, terutama di bidang e-commerce, kemudian service on demand seperti Go-Jek. “Saat ini Indonesia memiliki 992 start-up," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Sebanyak 992 start up di Indonesia 35,48% di antaranya merupakan e-commerce dengan jumlah 352 perusahaan. "Kemudian ada fintech 5,34% dengan 45 perusahaan start-up," ujarnya.

Lalu, start-up di bidang game porsinya 5,54% dengan jumlah 55 perusahaan. Sisanya, 53,63% adalah bidang lainnya dengan total jumlah 532 perusahaan. "Bagian terkecil yang sudah mulai Internet of Thing (IoT) dan ini merupakan salah satu cerminan bahwa ke depan mungkin ini akan menjadi transmover perkembangan ekonomi digital," ujarnya.

Peresmian QRIS

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia (HUT RI), Bank Indonesia meluncurkan QR Code Indonesia Standard (QRIS), yang dihadiri langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks BI Thamrin, Jakarta.

Perry mengatakan peluncuran QR code ini adalah wujud dari Indonesia yang berpendapatan lebih tinggi karena telah memiliki sistem pembayaran yang mudah digunakan seluruh lapisan masyarakat, sehingga volume transaksi akan meningkat. "QRIS ini UNGGUL, UNiversal, GampanG, Untung, Langsung. Semua bisa merasakan mudahnya transaksi hanya dengan tapping, yang dibutuhkan hanya smartphone," ujarnya.

Hadirnya QRIS ini merupakan bagian transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Sebelumnya, BI telah melakukan soft launching QRIS pada 27 Mei 2019, kemudian per 17 Agustus 2019, QRIS secara resmi dapat digunakan secara nasional.

Sistem QR ini menggunakan Merchant Presented Mode (MPM), artinya untuk bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di merchant-merchant yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), contohnya Link Aja, Gopay, OVO, DANA dan lainnya. Pembayaran otomatis berhasil.

QRIS ini juga diklaim bisa memudahkan pengguna untuk bertransaksi dengan sumber dana yang beragam, mulai dari kartu debit, e-money hingga wallet, jadi tidak perlu repot top up dan transfer dana.

Selain itu, QRIS sudah bisa membedakan mana transaksi domestik dengan transaksi internasional. Implementasi QRIS sudah dimulai dari hari ini, namun diharapkan dapat digunakan secara optimal pada 1 Januari 2020 mendatang. Hal ini karena BI ingin memberikan waktu transisi bagi para PJSP untuk mempersiapkan diri.

Menurut Perry, akan ada lima Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Visi ini merupakan respon atas perkembangan digitalisasi yang merubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…