Akibat keputusan DPR membuat tambahan ayat 6a pada pasal 7 UU No 22/2011 yang memberi keleluasaan pemerintah menaikkan harga minyak seandainya selama enam bulan rata-rata ICP melebihi 15%, hal ini menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Pasalnya, postur APBN-P 2012 dipastikan  berpotensi mengalami perubahan lagi, di luar kesepakatan semula dengan Banggar DPR.

Meski ada angka-angka yang masih mungkin mengalami pergeseran, secara keseluruhan konsep “anggaran sehat” masih jauh dari harapan kita. Apalagi struktur APBN-P 2012 belum memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat karena porsi belanja birokrasi sama sekali belum dipangkas secara signifikan.

Di luar soal keputusan tersebut, pemerintah perlu memahami hal penting. Seperti subsidi energi  pada 2004 masih 23,21% turun menjadi 18,8% (2012), sedangkan subsidi non energi (pangan, pupuk, benih, dan lain-lain) pada 2004 sebesar 7,5% yang turun menjadi 3,8% (APBN-P 2012) terhadap belanja pemerintah pusat.

Jika benar subsidi energi selama ini dipandang lebih banyak dikonsumsi golongan kaya, kenapa subsidi non energi (bibit, pupuk, pangan, dan lain-lain) dari waktu ke waktu juga turun? Fakta ini memperlihatkan besaran subsidi memang akan dikurangi bahkan dihilangkan secara sistematis oleh pemerintah, sebab yang berkurang bukan hanya subsidi energi, tapi juga subsidi non energi.  

Tidak hanya itu. Politik fiskal pemerintah terlihat makin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2004-2012 APBN rata-rata tumbuh 19,05% dan belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6%, tapi belanja barang tumbuh 38% pada periode yang sama.

Seperti kita ketahui bersama, belanja barang dan modal selama ini menjadi salah satu lahan  korupsi yang melibatkan birokrasi dan pihak luar sehingga pertumbuhan belanja birokrasi dan modal, memberikan peluang yang lebih besar bagi suburnya praktik inefisiensi anggaran. Ini berarti politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan menafkahi kepentingan hajat orang banyak.  

Sebab itu, argumen bahwa subsidi sebagian besar dinikmati kelompok kaya menjadi kurang bermakna karena struktur APBN justeru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi. Faktor ini yang membuat penolakan kenaikan harga BBM menguat karena terjadi eskalasi kecemburuan ekonomi dan sosial masyarakat.

Masalah krusial lainnya, adalah pemerintah harus segera bertindak mengembalikan kondisi harga barang-barang  ke tingkat harga sebelum ada ekspektasi BBM naik. Lihat sejumlah harga komoditas seperti cabai rawit Rp22.000/kg meningkat jadi Rp 30.000 dan  minyak goreng curah dan gula juga naik rata-rata 15%. .

Akibat ketidakpastian harga minyak ke depan, pemerintah perlu menyusun berbagai langkah sistematis untuk memperkuat daya tahan ekonomi rakyat khususnya masyarakat bawah. Karena kelompok miskin ini mudah sekali goyah ketahanan ekonominya akibat guncangan ekonomi, termasuk kenaikan harga BBM,sehingga penguatan ekonomi kepada kelompok ini merupakan hal yang bersifat wajib.

Selanjutnya, pemerintah harus menuntaskan program reformasi agraria sehingga rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi dua hektare. Bersamaan dengan itu, juga perlu diberlakukan  moratorium pembangunan pasar modern, untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Dengan cara ini diharapkan ekonomi rakyat menjadi kuat, serta tidak rentan terhadap kenaikan harga BBM di masa depan. Semoga!