NERACA

Jakarta – Di tengah keberhasilan meraup laba bersih hingga Rp 22 triliun pada akhir 2010, fungsi intermediasi bank BUMN terutama penyaluran kreditnya harus terus ditingkatkan supaya mampu mencapai rasio LDR (loan to deposit ratio) minimum 78% sesuai aturan Bank Indonesia.

Banyak pihak tidak meragukan kemampuan bank BUMN sebagai market leader dalam kancah perbankan nasional, sehingga wajar meraup laba setinggi itu.  “Jadi, semuanya Rp22 triliun.Angka ini un-audit, masih perkiraan,” ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di Jakarta, pekan ini.  Laba bersih tersebut berasal dari BRI mencapai Rp9,03 triliun, Bank Mandiri Rp8,8 triliun, BNI Rp3 triliun,dan BTN sekitar Rp800 miliar–Rp1 triliun.

Positifnya capaian laba bersih itu didorong penyaluran kredit yang besar dari bank BUMN tersebut kepada masyarakat, terutama penyaluran kredit yang dilakukan BRI dan Mandiri. Besarnya penyaluran kredit oleh dua bank BUMN itu lantaran Bank Mandiri baru saja menerbitkan saham baru (rights issue) dan BRI mengeluarkan surat utang.

Tidak hanya itu. Kementerian BUMN berencana mengurangi setoran dividen bank-bank milik pemerintah pada tahun ini. Kebijakan ini dimaksudkan agar BUMN tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan ekspansi usaha secara fokus.

Namun ekonom LIPI Dr. Latif Adam menilai, ke-4 bank BUMN tersebut terkesan hanya besar dalam hal eksistensi menguasai pasar perbankan di Indonesia, tapi mandul dalam berperan sebagai agent of development. Ini terlihat dari besaran rasio LDR mereka pada akhir 2010 rata-rata belum mencapai 70%.

Ini artinya, menurut dia, peran bank BUMN belum terlihat secara signifikan dalam penyaluran kredit ke masyarakat terutama sektor riil dan UMKM. Mengapa?

Tingkat bunga kredit yang ditawarkan bank BUMN untuk modal kerja maupun kredit mikro saat ini memang relatif tinggi, yaitu rata-rata 14% hingga 16% per tahun. Akibatnya, banyak kalangan UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan bank.

Latif juga meragukan segmentasi lini bisnis bank BUMN yang ditetapkan Kementerian BUMN tidak berjalan efektif. Pasalnya, sejauh ini belum ada reward dan punishment yang jelas terhadap bank BUMN yang melanggar rambu-rambu dalam kegiatan operasionalnya.

Sebelumnya Mustafa mengatakan, kegiatan operasional bank BUMN akan difokuskan pada penggarapan lini bisnisnya masing-masing. Misalnya, BRI dan Mandiri fokus menggarap sektor ritel. BNI untuk sektor infrastruktur dan BTN lebih kepada sektor properti.

“Kalau ada bank BUMN yang melanggar komitmen segmentasi operasionalnya, apakah pemerintah sebagai pemilik dapat menjatuhkan sanksi secara tegas?,” ujarnya.

Komponen LDR

Latif menilai permintaan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) epada BI agar diberikan perlakuan “istimewa”, supaya pembelian surat utang negara (SUN) dikategorikan dalam perhitungan rasio LDR, merupakan permintaan yang tidak rasional.

LDR adalah rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit riil yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan kredit yang diberikan tidak termasuk obligasi, SUN dan SBI sesuai SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001.

“Tidak fair kalau SUN dan SBI masuk dalam komponen perhitungan LDR,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi efisiensi menurut dia, bank-bank BUMN terlihat rasio BOPO (biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional) masih cukup tinggi rata-rata 80% lebih. Artinya masih belum efisien jika dibandingkan kinerja bank swasta di negeri ini. fba