Kesadaran Perlindungan Data Pribadi Masih Rendah

Kesadaran Perlindungan Data Pribadi Masih Rendah

NERACA

Jakarta - Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi masih rendah, seseorang dengan mudah memberikan data pribadinya kepada pihak lainya yang seharusnya dilindungi, demikian dikatakan Pengacara Publik dari LBH Jakarta Jenny Silvia Sari.

"Oleh karena itu penting untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya melindungi data pribadi sehingga tidak semudah itu memberikan data pribadinya," kata Jenny di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan perlindungan data pribadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati. Menurut dia, dalam sudut pandang hak asasi salah satunya hak atas privasi terdapat hak atas data pribadi.

Dengan perspektif ini lanjut Jenny, seorang sebagai data objek memilih hak untuk menolak datanya pribadinya diminta oleh pihak lai, seperti ketika memasuki gedung yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan KTP nya.

Tindakan tersebut tidak benar dan tidak boleh dibenarkan, lanjut dia. Seseorang sebagai data objek tidak tau jika data pribadinya digunakan untuk apa, bisa saja diduplikasi atau digandakan untuk kepentingan yang merugikan.

"Terkait hal-hal lain, misal masuk gedung harus kasih KTP bahkan masuk pengadilan juga harus kasih KTP, kalau bisa tolak ya tolak, karena kita punya hak di situ," kata Jenny yang juga tergabung dalam anggota Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi.

Berbeda dengan kondisi lain seperti penggunaan data pribadi untuk pembukaan rekening bank, pinjaman di bank, atau kesehatan dan sebagainya. Menurut Jenny hal ini disebut dengan penyalahgunaan keadaan.

"Kondisi ini kita sebut penyalahgunaan keadaan dan itu melanggar hukum," kata Jenny yang juga salah satu anggota Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi.

Koalisi Advokasi menggelar konferensi pers untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat sebagai objek data bisa terlindungi haknya.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data beranggotakan sejumlah lembaga advokasi seperti Elsam, LBH Pers, ICT Watch, Kelas Muda Digital, Perludem, SafeNet, Yappika-actionAid, HRWG, Aji Indonesia, IPC, MediaLink, CIPG, Puskapa UI, Lakpedam dan I.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi ini sangat mendesak untuk disahkan mengingat banyak kasus penggunaan dan penyalahgunaan data pribadi yang terus terjadi.

Jenny mengatakan perlindungan data pribadi sangat 'urgen' berkaca dari kasus Cambridge Analytica. Seseorang dapat digiring dalam satuan pemikiran yang bukan dirinya sebenarnya karena data pribadinya telah diambil dan digandakan secara digital.

Ia mencontohnya dirinya dianggap sebagai Jenny yang a,b dan c, padahal dirinya yang asli adalah Jenny, d,e dan f. Ketika hendak melamar ke suatu perusahaan yang sesuai kualifikasinya Jenny d,e,f tapi karena dianggap sebagai Jenny a,b dan c maka gugur kesempatan melamar di perusahan tersebut."Bayangkan sudah banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena data itu," kata dia.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi meminta pemerintah dan DPR harus mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi,mengingat besarnya patensi penyalahgunaan data pribadi saat ini, akibat tidakRalali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM adanya rujukan perlindungan hukum yang memadai, dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Ant

BERITA TERKAIT

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa…

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan partai politik…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…