Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

NERACA

Jakarta - Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak orang terjebak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menurut data yang yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Problem terbesarnya, problem mendasarnya adalah soal faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Karena faktor itu mereka ingin pekerjaan apa saja, yang penting digaji. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, tapi malah dipekerjakan sebagai pekerja hiburan," ujar Wakil Ketua Komisioner LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam konferensi pers di kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur pada Senin (5/8).

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, LPSK setidaknya sudah menangani 318 korban TPPO, dengan 215 di antaranya adalah perempuan dan 53 berusia anak. Berdasarkan domisili korban, terdapat 5 provinsi teratas sebagai kantong TPPO dengan Jawa Barat adalah sumber korban terbesar dengan 118 korban, kedua adalah NTB dengan 42 korban, Jawa Tengah 32 korban, NTT 27 korban dan Banten 16 korban.

Data tersebut, menurut LPSK, tidak memberikan gambaran peta TPPO secara keseluruhan karena hanya berdasarkan permohonan yang masuk ke LPSK."Kenapa kita sebut sebagai perbudakan, karena para korban tidak punya hak lagi atas pribadinya. Dia sudah dianggap sebagai properti oleh pemiliknya, tuannya. Dia bisa dipekerjakan kapan saja, di mana saja," tegas Edwin.

LPSK dalam konferensi pers tersebut juga, Edwin menginginkan aparat penegak hukum meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."Kenapa kami merekomendasikan supaya aparat penegak hukum kita meningkatkan profesionalitas dalam penindakan. Karena kita melihat proses hukumnya dalam beberapa kasus itu tidak berjalan," ujar Edwin.

Edwin mengambil kasus perdagangan organ pada 2016 yang melibatkan rumah sakit besar, namun tidak ada kejelasan hingga sekarang, katanya pula."Ada upaya juga dari pejabat untuk menghentikan proses hukum itu. Jadi kita melihat, kita perlu sungguh-sungguh menanganinya," ujar dia lagi.

Namun, LPSK juga mengapresiasi tindakan yang diambil penegak hukum sampai saat ini karena berdasarkan data yang dimiliki lembaga itu, sekitar 60,56 persen penanganan korban TPPO oleh LPSK disampaikan atau dimohonkan oleh kepolisian.

Selain rekomendasi peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, LPSK memberi beberapa masukan lain, yaitu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan mengentaskan kemiskinan di daerah asal korban TPPO yang kebanyakan menjadi korban karena motif ekonomi.

Selain itu, menurut LPSK, perlu dilakukan kampanye efektif agar masyarakat dapat mengenali indikasi kegiatan perdagangan orang dan mencegah terjadi hal tersebut. Ant

BERITA TERKAIT

Kejar Peradaban Teknologi untuk Kemandirian Bangsa

Kejar Peradaban Teknologi untuk Kemandirian Bangsa   NERACA Banten - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mngatakan Presiden…

Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil

Pancasila Harus Disertai Upaya Ciptakan Kemakmuran yang Adil NERACA Yogyakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan penerapan nilai-nilai ideologi…

Pembahasan Haluan Negara di MPR Mengerucut Pada Dua Opsi

Pembahasan Haluan Negara di MPR Mengerucut Pada Dua Opsi   NERACA Jakarta - Badan Pengkajian MPR RI dalam pembahasannya mengerucut pada…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun - Semester I 2019

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp28,7 Triliun   Semester I 2019 NERACA Jakarta – KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun…

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi

Komisi Informasi Sebut RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengatakan…

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi

IAAC Sarankan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Lebih Bersinergi   NERACA Jakarta - Institute for Action Against Corruption (IAAC) menyarankan Komisi Pemberantasan…